
TEGAS.CO,. INDONESIA – Proyek Strategi Nasional (PSN) di Indonesia adalah sejumlah proyek besar yang dianggap penting untuk mendukung pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan nasional.
Proyek-proyek ini mencakup sektor-sektor kunci seperti transportasi, energi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu contoh besar PSN adalah pembangunan kawasan industri dan kota baru, seperti Proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, Proyek rempang oco City di riau, serta Proyek PIK2 (Pantai Indah Kapuk 2 jakarta utara) yang berfokus pada pengembangan kawasan perumahan, komersial, dan industri.
Walaupun tujuannya adalah untuk pembangunan nasional, namun proyek-proyek tersebut tetap mendapat respon negatif dari berbagai elemen masyarakat. Masalah yang disoroti seperti dampak terhadap kerusakan lingkungan, penggusuran tanah adat, masalah sosial penduduk setempat perampasan hak tanah, hingga penyalahgunaan anggaran dan korupsi.
Dalam kegiatan Focus Grup Discussion (FGD), (Jumat, 10 Januari 2025), yang diselenggarakan Gerakan Mahasiswa (GEMA) Pembebasan Komisariat Universitas Halu Oleo (UHO), bertempat ditaman kampus Tugu UHO, Bung Muslim Al-Hamid selaku pemantik dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa memang PSN ini adalah instrumen pembangunan yang sekaligus dijadikan sebagai alat politik kekuasaan oleh Penguasa dan Oligarki untuk meraup laba di dalamnya.
Menggeser hak-hak tanah rakyat dan roda pencaharian masyarakat setempat yang ada disana tanpa memberikan hak-hak sepenuhnya pada mereka. Tentu hal itu sangatlah bertentangan dan jauh dengan nyawa cita kehidupan bangsa ini yang menginginkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.
Hal tersebut dikarenakan bangsa ini diatur dengan sistem politik ekonomi dengan berbasis ekonomi kapitalis, yang dimana kekuatan modal dijadikan tumpuan bagi oligarki untuk mengintervensi regulasi kekuasaan yang memudahkan Mulusnya proyek-proyek oligarki. Dengan terus-terus menginjak-injak hak rakyat, kekuasaan yang katanya adalah milik rakyat nyatanya itu hanyalah isapan jempol, justru realitasnya kekuasaan adalah milik oligarki.
Tentu hal itu tidak bisa di wajari, sistem kapitalisme dengan alat politik demokrasi penyebab para oligarki bermain dengan sesuka hati dibangsa ini, maka mahasiswa harus memikirkan solusi yang harus menggeser permainan kotor para oligarki tersebut.
Lebih lanjut beliau menjelaskan dalam sesi tanya jawab, karena ini adalah permasalahan sistemik maka solusi yang harus kita tawarkan juga harus berbasis Ideologi dan paradigmatif , islam sebagai sistem kehidupan harus menjadi solusi untuk mengentaskan problem rakyat.
Dalam pandangan sistem politik ekonomi islam bahwa segala bentuk pembangunan infrastruktur fasilitas rakyat mestinya sepenuhnya dikerjakan oleh negara sebagai pelayanan pada rakyat secara cuma-cuma dan tidak dilimpahkan pada swasta, sehingga setiap infrastruktur yang ada tidak lagi dipajaki dengan segala macam iuran, rakyat benar-benar dapat menikmatinya dengan gratis.
Dan paradigma sistem islam ini hanya bisa diterapkan dalam negara islam yakni negara khilafah.
Sebagai mahasiswa yang beridentitas islam, pemuda ataupun masyarakat harus senantiasa memberikan solusi islam terkait masalah bangsa ini. Dalam konteks itu, kita harus mencontoh Rasulullah Muhammad SAW, dalam menyelesaikan problematika kehidupan dengan islam termasuk menerapkan sistem politik yang berbasis ideologi islam dibangsa ini.
Komentar