KENDARI., TEGAS.CO – Permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menjadi topik hangat rapat lanjutan pembahasan LKPJ Gubernur tahun anggaran 2024 di gedung DPRD Sultra, Rabu (16/4/2025).
Dalam pembahasan di DPRD. Kali ini, sorotan utama tertuju pada kondisi jembatan di Lalembu kabupaten Konawe Selatan (Konsel) yang dinilai sangat memprihatinkan dan telah lama diabaikan.
Dengan nada emosional, ia mengungkapkan bahwa masalah jembatan ini sudah berlangsung sangat lama, bahkan sebelum ia lahir.
“Saya tidak habis pikir, anggaran untuk jembatan ini saja tidak bisa, masa selalu dicoret? Jembatan itu sudah ada sejak lama sekali, bahkan mungkin sebelum saya lahir,” ujar Tya Roysman dengan nada heran dan sedih.
Ia menceritakan bagaimana masyarakat di Lalembu terpaksa menggunakan kayu seadanya agar jembatan tersebut masih bisa dilewati, mengingat kondisi jembatan yang sangat mengkhawatirkan dan membahayakan.
Anggota pansus dapil Konawe Selatan – Bombana, Tya Roysman dari PDIP. menyayangkan sikap yang terkesan mengabaikan masalah ini dan berharap agar Gubernur saat ini dapat memberikan perhatian khusus dengan mengunjungi langsung lokasi dan memastikan anggaran untuk perbaikan jembatan tersebut tidak lagi dicoret.
“Kasihan masyarakat di sana, mereka sudah takut lewat. Mereka berinisiatif menggunakan kayu agar bisa melintas. Ini sudah sangat mendesak untuk diperbaiki. Saya berharap Bapak Gubernur bisa melihat langsung kondisinya dan mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan,” tegas Tya.
DPRD diharapkan terus mengawal isu ini agar solusi konkret dapat segera ditemukan, terutama untuk jembatan Lalembu yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Dalam rapat lanjutan pembahasan LKPJ Gubernur tahun anggaran 2024 memaparkan kondisi terkini infrastruktur jalan di Sultra.
Dari total panjang jalan provinsi sepanjang 1.076 kilometer, sekitar 363,36 kilometer mengalami kerusakan.
Untuk memperbaiki seluruh kerusakan tersebut, diperkirakan dibutuhkan anggaran mencapai Rp 1,2 triliun.
Namun, mengakui adanya keterbatasan fiskal daerah.
Anggaran yang tersedia saat ini untuk perbaikan jalan hanya sekitar Rp 30 miliar, yang sebelumnya diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sayangnya, anggaran tersebut saat ini menghadapi potensi pemblokiran.
“Dengan kondisi fiskal yang sangat terbatas, kami harus memilah-milah mana yang menjadi prioritas. Kami bukannya tidak mau memperbaiki, namun kemampuan anggaran kami saat ini sangat terbatas,” jelas Pahri.
Ia menambahkan bahwa fokus saat ini adalah pada pemeliharaan jalan agar tetap fungsional, mengingat biaya penggantian atau perbaikan besar yang dibutuhkan belum dapat dipenuhi.
PUBLISHER: MAS’UD
Komentar