TEGAS.CO, KENDARI – Kota Kendari masih berhadapan dengan krisis persampahan. Minimnya armada pengangkut, terbatasnya tempat pengolahan, hingga rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan besar yang belum terurai.
Dalam keterpurukan ini, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran mengambil langkah diplomasi dengan menemui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, Kamis (22/5/2025), untuk mencari solusi konkret.
Dalam pertemuan di ruang rapat Kementerian LHK, Wali Kota memaparkan kondisi faktual Kota Kendari yang masih kekurangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Tantangan utamanya terletak pada keterbatasan armada pengangkut, tidak meratanya fasilitas pemilahan sampah di sumber, dan kapasitas TPA yang belum maksimal.
“Pengelolaan sampah tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah tanpa dukungan penuh dari pusat. Apalagi, tingkat partisipasi masyarakat dalam memilah sampah masih sangat rendah,” ungkap Siska Karina Imran.
Menteri Hanif Faisol Nurofiq merespons positif paparan tersebut dan menetapkan Kendari sebagai salah satu daerah prioritas nasional dalam program penguatan pengelolaan TPS 3R dan TPA. Ia langsung memberikan instruksi kepada jajarannya untuk menyalurkan bantuan sarana prasarana pendukung.
“Kendari akan kita dampingi secara langsung. Ini jadi awal untuk memperkuat sistem pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan,” tegas Hanif.
Persoalan sampah di Kendari tidak hanya berhenti pada keterbatasan teknis. Masalah utamanya juga bersumber dari kurangnya kesadaran kolektif warga dan lemahnya sistem berbasis komunitas, seperti RT/RW, kelurahan, dan sekolah.
Kendari bisa mencontoh kota-kota lain yang berhasil membangun pengelolaan sampah terpadu mulai dari rumah. Sistem TPS 3R seharusnya diintegrasikan dengan edukasi warga dan regulasi tegas di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Hanif juga mengungkapkan, jika tidak ada peran aktif dari masyarakat dan pembinaan dari tingkat bawah, bantuan dari kementerian pun akan sulit memberi dampak maksimal. Kesadaran harus dibangun, bukan dipaksakan.
“Semoga pertemuan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi awal pembenahan sistemik. Pemerintah Kota Kendari diharapkan menggandeng tokoh masyarakat, komunitas lingkungan, dan pelajar untuk membentuk gerakan sadar sampah berbasis lokalitas.
Karena sejatinya, kota bersih bukan hanya tanggung jawab dinas kebersihan, tapi cerminan mental kolektif warganya,” katanya.
Penulis: Febiyanti
Editor : Dion Pramono
Komentar