TEGAS.CO., WAKATOBI – Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan gabungan Partai Politik (Parpol) yang terhimpun dalam fraksi menyarakan kepada Pemda Wakatobi untuk lebih mengali lagi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga lebih maksimal.
Hal ini diungkap dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, digedung DPRD, Jum’at (20/06/2025).
Juru Bicara Banggar DPRD, Haeruddin Buton mendorong Pemda agar lebih mencari potensi sumber-sumber PAD secara berkelanjutan dengan strategis yang terukur.
“Salah satunya, kami masih temukan sumber PAD yang tercecer dalam sistem digitalisasi (Dinas Pajak) dan Dinas Perikanan,” ucapnya.
Ia mengatakan, dua lembaga (instansi) yang ditemukan pihak DPRD itu masih cukup banyak kebocoran (cecer). Banggar, kata dia, mendorong pengelolaan PAD di instansi terkait agar kembali menata manajemen yang tertib, transparan dan berbasis digital.
“Banggar berpendapat bahwa hal itu diperlukan regulasi aturan daerah agar dapat mendukung peningkatan sumber PAD,” ujarnya.
Senada, Juru bicara Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Demokrat Sejahtera atau F-AKNDS, Ariadin, ada beberapa hal yang perlu dibenahi pada instansi pengampun PAD. Salah satunya, menambah beberapa indikator (pajak-retribusi) sehingga bisa menambah PAD.
“Sehingga target pendapatan daerah dapat tercapai tahun ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Jubir Fraksi Gerakan Nurani Rakyat Indonesia atau Gendri, Salmina mengatakan Pendapatan daerah sejauh ini masih memiliki ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah pusat, bukan pada pemasukan PAD, tiap tahunnya.
“Untuk itu di perlu evaluasi secara menyeluruh terhadap struktur dan kualitas pendapatan daerah agar lebih dimaksimalkan lagi,” tukasnya.
Lanjut Fraksi Golkar mengingatkan Pemda pada sumber PAD yang meningkat agar ditinjau kembali. Sebab, sumber PAD yang sudah terhimpun oleh Pemda agar produktif atau berkelanjutan.
“Atau hanya bersifat temporer, misalnya dari denda, retribusi satu kali atau Silpa yang terbagi,” kata Jubir Adriani.
Kendati demikian, Fraksi Golkar mendorong penyegaran ulang potensi PAD secara sektoral dan penegakan regulasi untuk meningkatkan PAD tanpa mengorbankan masyarakat kecil.
Untuk itu, kata dia, fraksi Golkar merekomendasikan kepada Pemda beberapa hal antara lain;
1. Pemda diminta melakukan evaluasi secara mendalam terhadap OPD yang realiasi anggaranya rendah.
2. Mengoptimalkan program belanja daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat terutama pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi lokal.
*PAD, Prioritas Pemda*
Menanggapi hal itu, Sekretaris daerah (Sekda) Nadar mengatakan, Pemda sudah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan PAD. Bahkan Pemda, kata dia, sudah mengurai beberapa masalah, namun sudah menemukan solusinya.
“Sehingga ke depan penerimaan PAD dapat ditingkatkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat,” katanya.
Nadar mengatakan, bahwa hal tersebut telah menjadi atensi (perhatian) yang sangat prioritas. Apalagi mengingat kondisi fiskal hari ini, dimana fenomena dana transfer dari pusat sudah tidak lagi menjadi andalan sepenuhnya, sehingga penting untuk dipikirkan secara bersama bagaimana caranya meningkatkan sumber-sumber pendapatan lokal.
‘Dibalik menambah sumber-sumber PAD itu, kita tentu juga kita mempertimbangkan daya bayar masyarakat kecil,” ucapnya.
“Satu sisi kita ingin PAD bisa kita tingkatkan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, disisi lain juga, kita harus memastikan agar supaya program perekonomian masyarakat kita tetap berjalan optimal,” tambahnya.
Salah satu bentuk langkah serius Pemda agar PAD lebih maksimal, ujar Nadar, Pemda akan merancang satu sistem dalam respons terhadap PAD untuk melakukan evaluasi setiap bulan di masing-masing OPD pengampun PAD.
PENULIS: RUSDIN
PUBLISHER: MAS’UD
Komentar