TEGAS.CO., NUSANTARA – Insiden demonstrasi ricuh di Kantor Walikota Baubau, dipicu oleh surat edaran penertiban acara joget, adalah contoh klasik bagaimana tindakan strategis pemerintah bisa menggerus legitimasi komunikatif dan memicu fragmentasi dalam ruang publik.
Dari kacamata filsuf Jerman Jürgen Habermas, peristiwa ini adalah lampu merah bagi kesehatan demokrasi lokal di Baubau.
Habermas mengajarkan kita bahwa masyarakat yang demokratis dan rasional dibangun di atas fondasi tindakan komunikatif (communicative action).
Artinya, keputusan-keputusan publik harus dicapai melalui diskursus rasional dan pembentukan konsensus yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
Ironisnya, surat edaran Walikota Baubau, meski mungkin dilandasi niat baik untuk menjaga ketertiban atau nilai-nilai lokal, justru mengabaikan prinsip fundamental ini.
Pemerintah kota, dalam kasus ini, memilih pendekatan instrumental atau strategis. Mereka menggunakan kekuasaan administratif untuk mencapai tujuan (penertiban) tanpa melalui proses dialog yang setara dan transparan.
Ini bukan tindakan komunikatif, melainkan upaya sistem (birokrasi) untuk mengintervensi dunia kehidupan (lifeworld) masyarakat—arena di mana norma-norma, nilai-nilai, dan praktik budaya berkembang secara organik.
Ketika “dunia kehidupan” masyarakat dikolonisasi oleh logika sistem yang kaku, resistensi adalah keniscayaan.
Akibatnya fatal: surat edaran tersebut kehilangan legitimasi. Bukan karena isinya benar-benar salah (meskipun itu bisa diperdebatkan), tetapi karena proses pembuatannya tidak melibatkan partisipasi dan persetujuan dari mereka yang terdampak.
Legitimasi sejati, menurut Habermas, tidak lahir dari kekuasaan atau posisi, melainkan dari kesepahaman bersama yang dicapai melalui argumentasi rasional dalam ruang publik.
Kericuhan demonstrasi adalah manifestasi fisik dari kegagalan ini. Ini menunjukkan bahwa ruang publik di Baubau, dalam isu ini, telah terfragmentasi.
Alih-alih menjadi forum diskusi dan pembentukan opini publik yang inklusif, ia berubah menjadi arena konfrontasi. Suara warga yang merasa tidak didengar melalui saluran formal akhirnya mencari ekspresi melalui protes, bahkan hingga berujung pada kekerasan. Ini adalah sinyal bahwa komunikasi rasional telah terputus.
Bagi Habermas, tugas pemerintah demokratis adalah menciptakan dan memelihara kondisi ideal untuk wacana (ideal speech situation), di mana semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, mengemukakan argumen, dan mencapai kesepahaman tanpa paksaan atau distorsi.
Walikota Baubau, dan jajarannya, kini memiliki pekerjaan rumah besar untuk merekonstruksi kembali kepercayaan dan membuka saluran dialog yang genuine.
Tanpa upaya serius untuk kembali ke meja diskusi dan membangun konsensus, bukan sekadar perintah, demokrasi di Baubau akan terus tersandung di tengah jalan.
Penulis: Habib Al Hamdany