TEGAS.CO., SULAWESI TENGGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat gabungan komisi untuk membahas Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sultra tahun 2025-2029.
Rapat ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Ketua Komisi IV DPRD Sultra, H. Andi Muhammad Saenuddin, mengawali pembahasan dengan menekankan pentingnya kehadiran seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam forum ini.
Ia menyoroti pengalaman sebelumnya di mana usulan kegiatan seringkali tidak dibahas secara komprehensif bersama mitra kerja, sehingga menyulitkan pengawasan dan implementasi.
“Kami selalu tertumbuk pada hal-hal yang justru malah OPD mengeluh di kami,” ujar Andi Saenuddin. “Harapan kami, apalagi ini dimulai oleh momentum yang paling tepat RPJMD lima tahun, kita mengiringi periode kita ini, maka ini betul-betul bisa menjadi konsep.” tambahnya saat rapat gabungan komisi berlangsung Kamis 17 Juli 2025.
Andi Muh Saenuddin juga menegaskan komitmen DPRD untuk menuntaskan pembahasan RPJMD ini meskipun ada jadwal perjalanan dinas luar. “Kita tunda semua demi ini, kita selesaikan di momentum pembahasan sampai dengan pengambilan keputusan insyaallah di hari Selasa atau Rabu depan,” tambahnya.
Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Sultra
Sementara itu, Koordinator OPD sekaligus Kepala Bappeda Sultra, J. Robert Maturbongs memaparkan sejumlah data dan isu strategis yang menjadi dasar perumusan RPJMD. Ia menyoroti fenomena menarik terkait data kemiskinan dan tingkat pengangguran.
“Ketika tingkat kemiskinan tinggi biasanya tingkat pengangguran juga tinggi, tapi faktanya tingkat pengangguran di Sulawesi Tenggara itu jauh di bawah rata-rata nasional,” jelas Kepala Bappeda.
Angka pengangguran Sultra tercatat 3,09%, jauh di bawah rata-rata nasional 4,91%. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat miskin di pedesaan masih dapat mengakses pekerjaan, namun upah yang diterima belum memenuhi standar garis kemiskinan.
Kepala Bappeda juga menyampaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sultra pada tahun 2024 baru mencapai 73,62%, masih di bawah rata-rata nasional 75,02%.
Rendahnya IPM ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
* Pendidikan: Rata-rata lama sekolah masyarakat Sultra hanya 9,67% (setara SMP) dan harapan lama sekolah 13 tahun (setara D1).
* Kesehatan: Masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang belum tereliminasi dari tiga penyakit menular utama: AIDS, tuberkulosis, dan malaria.
* Daya Beli Masyarakat: Berkaitan erat dengan angka kemiskinan yang masih tinggi.
Selain itu, beberapa permasalahan utama lainnya yang diangkat sebagai isu strategis dalam RPJMD 2025-2029 meliputi:
* Pertumbuhan Ekonomi: Indikasi konversi lahan pertanian ke pertambangan dan industri pengolahan.
* Ketimpangan Masyarakat dan Antar Wilayah: Aksesibilitas yang berbeda antara wilayah kepulauan dan daratan.
* Produktivitas, Daya Saing, dan Tenaga Kerja yang Belum Optimal: Rendahnya nilai tambah dari sumber daya alam melimpah dan skill tenaga kerja lokal yang belum sesuai kebutuhan.
* Pemerataan Pembangunan Infrastruktur: Kondisi jalan provinsi di daerah kepulauan dan perbatasan yang masih di bawah rata-rata.
Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi.
Kapasitas Fiskal Daerah yang Masih Rendah: Ketergantungan belanja pemerintah terhadap transfer pusat sebesar 65%.
Visi dan Misi Pembangunan Sultra 2025-2029
Berdasarkan permasalahan tersebut, dirumuskan visi Sulawesi Tenggara untuk lima tahun ke depan, yaitu “Terwujudnya Sulawesi Tenggara Maju yang Aman, Sejahtera, dan Religius.” Visi ini mengandung empat kata kunci:
* Maju: Ekonomi kuat dan berdaya saing, SDM unggul, didukung konektivitas yang baik.
* Aman: Stabilitas sosial dan politik yang baik dalam pemerintahan dan pembangunan.
* Sejahtera: Perekonomian masyarakat berkembang, sehat, dan berpendidikan tinggi.
* Religius: Penyelenggaraan pembangunan dan kehidupan sosial berlandaskan nilai-nilai agama.
Visi tersebut kemudian diturunkan menjadi tiga misi utama:
* Mewujudkan masyarakat yang terjamin hak dan perlindungan sosialnya.
* Menumbuhkan perekonomian melalui konektivitas dan penguatan potensi pertanian dalam arti luas, maritim, serta dunia usaha.
* Menguatkan birokrasi yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas yang berpegang teguh pada nilai-nilai budaya kearifan lokal dan religius.
Kepala Bappeda mengusulkan agar setelah rapat gabungan komisi ini, dilanjutkan dengan rapat komisi bersama mitra OPD untuk mendalami program dan kegiatan secara lebih detail.
Hal ini penting untuk memastikan konsistensi antara program RPJMD dengan aksi nyata masing-masing perangkat daerah dalam mewujudkan visi, misi, dan delapan prioritas pembangunan.
PUBLISHER: MAS’UD