TEGAS.CO., Kendari, Sulawesi Tenggara, 18 Juli 2025 – Di tengah gemuruh narasi kemajuan ekonomi, Sulawesi Tenggara (Sultra) justru terhuyung di bawah bayang-bayang kelam eksploitasi nikel.
PDI Perjuangan tak tinggal diam. Melalui kunjungan kerja perwakilan DPP, partai berlambang banteng ini menggebrak, menelanjangi borok dampak negatif tambang nikel dan ketimpangan pembangunan yang mencengkram bumi anoa, khususnya di Kolaka dan Konawe Utara.
Dra. Hj. S.B. Wiryanti Sukamdani, tokoh DPP PDI Perjuangan Bidang Pariwisata, tak menampik kegeramannya.
Sorot matanya tajam menembus lapisan persoalan: kesehatan masyarakat yang terenggut, limbah nikel yang merajalela mencemari lingkungan, hingga ancaman serius terhadap pertumbuhan otak anak-anak.
“Baginya tidak seimbang dampak negatif pada masyarakat,” lontar perwakilan partai, menggarisbawahi kegagalan pembangunan infrastruktur yang tak pernah berpihak pada rakyat.
Banjir dan debu, tak ubahnya lagu lama yang terus terulang, menjadi bukti bisu kerusakan lingkungan yang kian parah.
Kunjungan kerja ini bukanlah sekadar seremonial. Ia adalah penjelajahan langsung ke denyut nadi rakyat, bagian dari ikhtiar DPP PDI Perjuangan menyerap aspirasi dari berbagai pelosok negeri, dari NTT hingga Jawa.
Namun, di Sultra, potretnya jauh lebih menganga. PDI Perjuangan menemukan fakta mencengangkan: dampak limbah nikel tak hanya memicu gatal-gatal di kulit, melainkan berpotensi melumpuhkan masa depan generasi, memicu kerdil dan keterbelakangan mental. Kondisi ini, di mata mereka, bahkan lebih parah dari Morowali.
“Bahkan katanya itu limbah nikelnya sudah masuk ke sumber air minum semua rakyat. Nah ini kan sangat mengerikan,” tegas Wiryanti Sukamdani menyiratkan krisis air bersih yang menjadi bom waktu.
Ironi lain yang tak kalah menyakitkan adalah jurang ketimpangan pembangunan yang menganga lebar. Sultra, bergelimang kekayaan sumber daya alam dan potensi pariwisata adiluhung, justru terjerembap dalam cengkeraman kemiskinan ekstrem yang mencapai 60,3%.
Kontras yang menyesakkan ini kian diperparah oleh minimnya pengawasan terhadap nafsu pertambangan yang tak terkendali.
PDI Perjuangan menyerukan ultimatum kepada pemerintah: bertindak segera! Koordinasi dengan fraksi di DPR RI dan pemerintah pusat akan diintensifkan demi mencari solusi komprehensif.
Pengawasan ketat terhadap aktivitas pertambangan dan program pembangunan yang merata dan berkelanjutan menjadi harga mati.
Harapan mereka sederhana namun fundamental: pembangunan di Sultra tak lagi sekadar fatamorgana ekonomi, melainkan berpulang pada kesejahteraan rakyat.
PUBLISHER: MAS’UD