SULAWESI TENGGARA., TEGAS.CO – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) program pencegahan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025.
Rakor yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur, Kamis (31/7/2025), menekankan pentingnya pencegahan korupsi sebagai tanggung jawab bersama.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka dengan tegas menyatakan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan ancaman serius bagi masa depan generasi mendatang.
Gubernur merinci dampak buruk korupsi, mulai dari perampasan hak-hak dasar masyarakat hingga penghambatan pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam.
Gubernur memprioritaskan pencegahan korupsi di atas penindakan, dengan fokus pada penguatan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia memaparkan empat langkah konkret yang telah dan akan terus dilakukan Pemprov Sultra:
1. Penguatan pengawasan internal dan penerapan whistleblowing system. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan saluran pelaporan bagi masyarakat.
2. Digitalisasi pelayanan publik. Melalui digitalisasi, diharapkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, perizinan, dan pengadaan barang/jasa dapat ditingkatkan.
3. Peningkatan transparansi pengelolaan aset. Transparansi dalam pengelolaan aset daerah, khususnya di sektor strategis seperti pertambangan, kehutanan, dan perikanan, akan diperkuat melalui sinergi dengan KPK, BPK, BPKP, dan aparat penegak hukum.
4. Pembinaan etika dan integritas ASN. Pemprov Sultra berkomitmen untuk membina etika dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala daerah guna mencegah tindakan korupsi.
“Pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab kolektif semua pihak, termasuk dunia usaha, media, dan masyarakat sipil,”ucap Gubernur.
Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Sulawesi Tenggara sebagai daerah yang bersih, jujur, dan berintegritas, bukan hanya kaya sumber daya alam.
Sebagai bentuk komitmen bersama, Rakor ditandai dengan penandatanganan Internal Audit Charter, komitmen oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, serta fakta integritas oleh lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan aset terbesar.
Acara dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, Wakil Gubernur Sultra, Ketua DPRD Sultra, dan perwakilan dari berbagai instansi terkait.
Gubernur menutup sambutannya dengan harapan agar sinergi dan komitmen dalam pencegahan korupsi di Sulawesi Tenggara terus terjaga.
PUBLISHER: MAS’UD