KENDARI, TEGAS.CO – Aktivitas pertambangan PT Tambang Matarape Sejahtera (TMS) dan PT Starget Fasifik Resource (SFR) di Desa Matarape, Kabupaten Konawe Utara, dikritik tajam oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-Perjuangan (PDI-P) Sultra. Pihak partai menyoroti dampak negatif yang dirasakan masyarakat adat, sementara manfaat yang dijanjikan dinilai tidak kunjung terwujud.
Ketua DPD PDI-P Sultra yang juga Ketua Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sultra, Dr. H. Lukman Abunawas, menegaskan bahwa kondisi masyarakat sekitar tambang justru semakin terpuruk.
“Masyarakat terus merasakan dampak negatif. Kalau hujan mereka hanya dapat lumpur, ketika kemarau hanya dapat debu,” ujar Lukman dalam konferensi pers di Kantor PDI-P Sultra, Kamis (25/9/2025).
Lukman menyatakan, pernyataannya tersebut didasarkan pada hasil kunjungan lapangan yang dilakukan pihaknya di sejumlah titik pertambangan di Konawe Utara, khususnya di wilayah operasi kedua perusahaan tersebut. Dari kunjungan itu, terungkat sejumlah temuan yang mengkhawatirkan.
“Kami menemukan adanya dugaan kuat penyerobotan lahan masyarakat adat. Selain itu, penyaluran dana CSR juga tidak maksimal dan tidak ada pemberdayaan terhadap masyarakat lokal,” tegasnya.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
Menanggapi temuan tersebut, Lukman selaku Ketua DPD PDI-P dan LAT Sultra mengaku telah mengambil sikap tegas. “Kami telah menghentikan sementara aktivitas pertambangan di lokasi tersebut hingga ada kesepakatan jelas antara perusahaan dan masyarakat adat,” jelasnya.
Lukman juga menegaskan komitmen PDI-P Sultra untuk membela hak-hak masyarakat. “PDI-P Sultra akan terus berkomitmen melawan perusahaan yang tidak pro terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat adat di lingkar tambang,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT TMS maupun PT SFR belum memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi atas berbagai tuduhan dan langkah yang diambil oleh DPD PDI-P Sultra tersebut.
PUBLISHER: MAS’UD