KENDARI, TEGAS.CO – Kualitas tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi topik sentral dalam diskusi yang digelar Pemerintah Provinsi Sultra bersama awak media di Kendari, Rabu (31/1/2025).
Dalam forum yang dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Sekretaris Daerah (Sekda) Asrun Lio menyuarakan pandangan senada.
“Integritas birokrasi sangat bergantung pada kekuatan sistem yang dibangun,”.
Sekda Sultra, Asrun Lio, dalam pernyataan penutupnya (closing statement), mengungkapkan pendekatan New Institutionalism untuk menjelaskan dinamika birokrasi.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
Ia menegaskan, perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dapat dipisahkan dari ekosistem kerjanya.
“Bahwa sistem yang baik itu akan mengubah atau memaksa orang yang jahat bisa menjadi baik,” ujar Asrun Lio.
Jenderal ASN di lingkup Pemprov Sultra ini memperingatkan, tanpa sistem yang protektif dan akuntabel, integritas individu sangat rentan tergerus.
Sebaliknya, sistem yang lemah atau korup memiliki daya rusak yang tinggi.
“Begitu pula sebaliknya, kalau sistem yang buruk, maka akan memaksa orang baik menjadi jahat. Begitu kira-kira pandangan New Institutional,” jelasnya.
Saat ini, Pemprov Sultra tengah berupaya keras membangun sistem protektif tersebut guna memastikan roda pemerintahan berjalan di atas rel integritas.
Tantangan Mewarisi “Sistem Warisan”
Pandangan Sekda tersebut diamini oleh Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka. Menurutnya, lingkungan sistem pemerintahan memegang peranan krusial dalam menentukan nasib dan kinerja seorang pemimpin.
“Tadi Pak Sekda mengatakan, dalam sistem yang baik, pemimpin buruk jadi baik. Tapi dalam sistem yang buruk, pemimpin baik jadi buruk,” tegas gubernur.
Gubernur mengungkapkan realitas pahit di lapangan, di mana seorang pemimpin visioner kerap harus berhadapan dengan “sistem warisan” yang sudah terlanjur rusak.
“Kita mewarisi sistem yang jelek, tapi orang yang di dalam situ adalah bagian dari masalah. Tiba-tiba pemimpin itu datang, walaupun dia baik, dia tidak bisa mengubah itu,” ungkapnya.
Untuk mengatasi tantangan internal tersebut, gubernur menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai kontrol sosial.
Keterbukaan pemerintah, menurutnya, harus disambut dengan partisipasi aktif publik.
“Kalau misalnya kita (pemerintah) terbuka tapi masyarakat tidak ikut serta, ya tidak akan ada perubahan. Tapi kalau masyarakat diikutsertakan di situ, ya pasti akan ada,” pungkas gubernur.
Menanggapi wacana tersebut, Politisi Senior Suwandi, S.Sos, memberikan perspektif teoretis mengenai Neo-Institusionalisme.
Menurutnya, teori ini menjelaskan bagaimana aturan formal, norma, dan nilai budaya membentuk perilaku individu dan organisasi.
“Institusi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga legitimasi. Aturan, norma, dan keyakinan budaya membatasi sekaligus memungkinkan tindakan seseorang,” jelas Suwandi.
Ia memaparkan, dalam kerangka ini, organisasi cenderung mengalami isomorfisme atau menjadi serupa satu sama lain karena tekanan lingkungan untuk mendapatkan legitimasi sosial.
“Institusi membentuk perilaku dengan memandu individu bertindak sesuai harapan sosial. Inilah mengapa sistem yang kuat sangat vital, karena ia menciptakan standar dan pola perilaku yang seragam dalam sebuah organisasi pemerintahan,” tutupnya.
Publisher: Mas’ud