KENDARI, TEGAS.CO – Aroma tidak sedap menyeruak dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2026.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sultra, H. Poli, membongkar dugaan adanya intervensi dari pihak luar yang ia sebut sebagai pejabat “bayangan”.
Kritik pedas ini disampaikan Poli usai menghadiri rapat tertutup antara Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sultra di Gedung DPRD Sultra, Rabu (25/2/2026).
Dalam rapat tersebut, Poli menyoroti distribusi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang mengalir langsung ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa melalui koordinasi atau usulan yang transparan dengan pihak legislatif.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
Menurutnya, mekanisme ini telah mencederai fungsi pengawasan DPRD.
“Dengan politik anggaran hari ini, apa marwah DPRD? Distribusi BTT kepada semua OPD, DPRD satu sen pun tidak tahu dan tidak dilibatkan,” tegas Poli dengan nada kecewa.
Ia juga menepis tudingan bahwa nihilnya keterlibatan dewan disebabkan oleh absennya usulan dari legislatif.
Poli menantang pihak eksekutif untuk membuka data pembahasan anggaran guna membuktikan kebenaran proses tersebut.
Selain persoalan teknis, Poli mengisyaratkan adanya dinamika internal yang keruh di parlemen.
Ia menduga ada aktor di luar struktur resmi yang mengintervensi kebijakan anggaran untuk kepentingan sepihak.
“Kekerasan (sikap) kita itu dimanfaatkan oleh orang untuk melakukan ini. Orang itu dari mana? Pikir sendiri lah, bayangan, bukan ‘Bayangan’,” sindirnya penuh teka-teki.
Menjaga Integritas Lembaga
Legislator ini pun mengimbau rekan-rekannya di DPRD Sultra untuk tetap solid dan waspada terhadap upaya adu domba.
Ia menekankan bahwa ketidakharmonisan di internal Banggar hanya akan menjadi “blunder” yang menguntungkan pihak luar.
“Jangan sampai kita terjebak dalam permainan yang merugikan nama baik lembaga. Harus resmi, karena di satu sisi saya tahu ada ‘barang’ ini (permainan anggaran). Jika kita tidak solid, pihak lain yang akan diuntungkan,” tambahnya.
Persoalan ini memicu tanda tanya besar publik mengenai transparansi pengelolaan dana darurat BTT di Sultra.
Seharusnya, dana tersebut diperuntukkan bagi kondisi mendesak, namun distribusinya yang merata ke seluruh OPD tanpa keterlibatan dewan dinilai menyalahi hakikat politik anggaran yang akuntabel.
Pihak TAPD pemprov Sultra yang dikonfirmasi usai rapat tertutup digelar tak banyak memberikan jawaban.
Sebelumnya, Informasi yang dihimpun tegas.co, berdasarkan penjelasan TAPD, rincian dana senilai Rp42 miliar tersebut dialokasikan untuk beberapa sektor penting, yaitu, Sektor Perhubungan (± Rp20 Miliar) untuk Perbaikan infrastruktur di tiga pelabuhan utama penyumbang PAD retribusi terbesar yaitu, Torobulu-Tampo, Amolengo-Labuan, dan Baubau-Waara.
Kesehatan (Rp3,6 Miliar) untuk Pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin di Sultra.Pendidikan (Rp5 Miliar) dialokasikan Pengembangan sekolah unggulan.
Sementara Sektor Lainnya yaitu dialokasikan untuk Penyediaan air bersih dan sanitasi di kampung nelayan (khususnya wilayah Soropia) serta dukungan anggaran untuk agenda kunjungan Presiden dan program koperasi merah putih.
PUBLISHER: MAS’UD