tegas. co. KONSEL – SULTRA. Proyek pembangunan Tahun 2016 ssudah diserahterimakan dari rekanan kepada Pemerintah. Namun dari sejumlah pekerjaan diduga tidak sesuai bestek, sehingga diduga ada kerugian Negara. Menduga adanya pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai, Forum Pemantau Kebijakan Publik, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjukrasa di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kantor Bupati konsel. Rabu (28/12).
Dalam aksinya menyebutkan item-item pekerjaan yang dinilai tidak sesuai bestek dan dikerja asalan itu antara lain pekerjaan Pengadaan Bagang Apung di Desa Watumbohuti, Kecamatan Palangga Selatan terindikasi tidak mempunyai gambar dan tetap dilaksanakan. Berikutnya Pekerjaan Sumur Bor di Kecamatan Ranomeeto sampai hari ini masih amburadul, serta pengadaan Perahu di Kecamatan Angata yang terindikasi adanya pengurangan volume jumlah perahu.
“Semua item pekerjaan yang ditenderkan atau dipihak ketigakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautanan tersebut dikerja asal jadi atau tidak sesuai dengan bestek. Akibat pekerjaan itu Negara dirugikan,”ujar Purnomo saat berorasi di depan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Konsel.
Begitu juga dengan banyaknya perjalanan dinas yang diduga banyak fiktif serta adanya pemotongan gaji sopir dilingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan. “Di Dinas ini banyak perjalanan dinas fiktif, karena itu Kepala Dinas harus bertanggungjawab dengan kegiatan-kegiatan yang dimaksud,”tegas Purnomo
Kepala Dinas Perikan dan Kelautan Ir H. Burhanudin yang menerima pengunjukrasa langsung mengklarifikasi atas pekerjaan yang disebutkan pendemo. Terkait sejumlah pekerjaan yang disebutkan tersebut sudah sesuai dengan perencanaan, bahkan tidak ada masalahnya sehinga timPHO telah menerimanya”Semua yang ditudingkan itu seperti pengadaan Perahu di Kec Angata telah dikerjakan sesuai Kontrak dan sudah di PHO, artinya sudah tidak ada masalah, berikutnya pekerjaan Sumur Bor di Kec, Ranomeeto saya jamin sumur bor tersebut di kerjakan sangat bagus, sekali lagi saya jamin itu pengerjaannya sangat bagus, ujar Burhanudin di hadapan massa aksi.
Begitu juga dengan pekerjaan bagang apung pekerjaan yang di pending tentunya sudah di rencanakan dan sudah mempunyai gambar. Pelaksanaan pekerjaan tersebut dikerjakan setelah perubahan anggaran karena sudah siap gambar serta RAB nya, “jawabnya.
Mengenai perjalanan Dinas Fiktif dan kegiatan lain yang dianggap merugikan Negara, mantan staf Ahli Bupati Konsel itu merngaku, telah dipertanggungjawabkan, bvahkan temuan BPKP Perwakilan Sultra telah dikembalikan kle ke Kas Daerah, tegasnya.
Usai melakukan aksi unjukrasa di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, pengunjukrasa juga menggelar di Kantor Bupati Konsel. Di Kantor tersebut, tuntutan sama yang disampaikan di Dinas Kelautan dan Perikanan.
Wakil Bupati Konsel, DR.H. Arsalim, dalam menerima massa aksi sangat mengapresiasi laporan massa tersebut, menurutnya laporan tersebut adalah hal yang sangat positif bagi Pemda, tentunya ini akan segera di tindak lanjuti.
” Hari ini juga saya langsung instruksikan kepada Kepala Kantor Inspektorat untuk segera melakukan audit serta pemeriksaan dilapangan atas laporan tersebut, jika terbukti maka harus di pertanggung jawabkan, “ujar Wakil Bupati Konsel H Arsalim Arifin.
MAHIDIN / MAN