Example floating
Example floating
DaerahSultra

Hugua sayangkan Rencana Pencabutan BOP Oleh Pemerintah Pusat

823
×

Hugua sayangkan Rencana Pencabutan BOP Oleh Pemerintah Pusat

Sebarkan artikel ini
Ir Hugua
Ir Hugua

tegas.co, KENDARI, SULTRA – Mantan Bupati Wakatobi 2006-2016 Ir. Hugua sangat menyayangkan dan prihatin atas Badan Otorita Pariwisata (BOP) Wakatobi   oleh Pemerintah Pusat pada Bulan  September 2017  ini .  Hal ini diungkapkan Hugua setelah diwawancarai oleh beberapa awak media berkaitan dengan eksistensi BOP Wakatobi di kendai beberapa waktu lalu.

Hugua mengatakan, hal tersebut berdasakan keterangan dari Gubernur Sultra non aktif H. Nur Alam saat bersilaturahmi ke kediamannya saat Idul Fitri yang lalu. Dalam kesempatan itu nur Alam mengatakan bahwa jika Pemda Wakatobi tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta khususnya ketersediaan tanah bagi kawasan pengelolaan BOP hingga Bulan September  2017 ini,  maka status BOP  Wakatobi akan dicabut oleh Pemerintah Pusat.

“Sekarang sudah bulan Juli minggu terakhir  dan mestinya soal tanah tersebut     sudah pada tingkat penyelesaian dokumen legal di Badan Pertanahan Nasioanal . Itu baru jelas dan terukur hasilnya , tapi sejauh ini menurutnya masih  dalam tahap wacana dan retorika bahwa masalah tanah tersebut sedang diproses,” ujar Ketua DPW PDIP Sultra ini.

Menurut Bakal calon Gubernur Sultra ini. Rencana pencabutan BOP Wakatobi sangat disayangkan sekali, karena itu telah memerintahkan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Wakatobi untuk  bersungguh sungguh mengawal program ini karena hal ini disamping sebagai program nasional, juga sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Saya telah mengingatkan, proses pencapaian predikat Wakatobi masuk salah satu dari 10 Top Destinasi Pariwisata Nasional bukan hadiah dan isapan jempol belaka akan tetapi upaya optimal yang berdarah darah  oleh pemerintah dan rakyat Wakatobi selama 10 tahun.” Katanya.

Dikatakan, jika hal ini  gagal maka  merupakan kerugian luar biasa buat Wakatobi dan Pemerintah Daerah dan Wakil Rakyat  tersebut harus bertanggung jawab pada rakyat pemilihnya.

“Dihimbau kepada semua  pihak khususnya  pemilik tanah yang masuk dalam kawasan BOP dan lembaga adat serta semua pemangku kepentingan untuk membantu Pemda dalam masalah penyelesaian berbagai masalah terkhusus masalah  tanah tersebut. Kita mesti bersungguh – sungguh karena kalau ini gagal maka  generasi sekarang dan  yang akan datang akan mengutuk kita,” himbauanya.

Suami dari Ratna Lada ini juga mengingatkan, pada masyarakat Wakatobi bahwa rencana investasi pemerintah dan swasta dengan adanya BOP Wakatobi tersebut sebesar 20,5 Trilium rupiah hingga tahun 2019, dan tentu Invesatasi tersebut akan dibangun di atas tanah kawasan BOP Wakatobi tersebut.

“Angka investasi tersebut sangat fantastis buat mengangkat kesejahteraan Masyarakat  Wakatobi kenang Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah  Maritim 6 Negara (CTI)  meliputi  Indonesia, Malaysia, Philipina, Papua Nugini , Kepulauan Salomon dan Timor Leste,” tandasnya.

ODEK

PUBLISHER : HERMAN

Terima kasih