TEGAS.CO,. SULAWESI TENGGARA – Pasca pilkada serentak 9 Desember 2020, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah melakukan persiapan untuk menghadapi pilkada serentak berikutnya di 7 kabupaten/kota, diantaranya kota Kendari, Bombana, Kolaka Utara, Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, dan Muna Barat.
Menurut Wakil Gubernur (Wagub) Sultra, Dr. Lukman Abunawas, SH, MH, bahwa jika mengacu pada UU pilkada yang lalu, 7 kabupaten/kota tersebut akan melaksanakan pilkada di 2024 secara serentak.
Namun, kata Wagub, saat ini ada usulan di DPR RI untuk merivisi UU pilkada agar di 2024 terfokus pada pemilihan Presiden, DPR RI dan DPD.
Sehingga ada beberapa opsi yang ditawarkan oleh pemerintah, diantaranya ;
Pertama, sesuai Akhir Masa Jabatan (AMJ), artinya yang berakhir masa jabatannya di 2022, maka mereka yang akan melaksanakan pilkada.
Kedua, pelaksanaan pilkada serentak di 2022, jika yang berakhir masa jabatannya di 2024, maka akan ditarik ke 2022.
Ketiga, pilkada serentak dilaksanakan pada 2023, jika AMJ di 2022, pilkadanya di 2023, begitu juga yang di 2024.
“Jadi, semoga bulan ini rampung semuanya, maka itu yang akan kita ikuti. Kita masih menunggu ini”, kata Lukman Abunawas. Rabu (6/1/2021).
Terkait persoalan anggaran, lanjutnya, saat ini sudah dipersiapkan.
“Kalau pilkadanya atau pemilihan wali kota (Pilwali) di 2022, tentu tahapannya sudah disiapkan sejak 2021 ini, artinya sejak 6 bulan sebelumnya sudah disiapkan memang”, lanjut ketua DPD PDIP Sultra tersebut.
Terkait kader PDIP yang akan ikut di pemilihan wali kota (pilwali) kota Kendari, Lukman mengatakan ada mekanisme dari partai.
“Tentu kita akan prioritaskan kader dari partai, tapi ada mekanismenya. Kalau kader itu surveinya rendah atau elektabilitasnya tidak memungkinkan, kita akan berkoalisi”, sambungnya.
“Tapi untuk diketahui, sesuai pengalaman di pilkada, baik pilgub, pilbup atau pilpres yang harus disiapkan itu ada dua. Pertama, harus siapkan partai/pintu, dan kedua harus ada finansial, dalam hal ini dana”, tutupnya.
YUSRIF