IDM Kemendes Muna Masuk Kategori Tertinggal, Bupati Diminta Copot Kadis DPMD

Dimensi pembentuk Indeks Desa Membangun
Dimensi pembentuk Indeks Desa Membangun

TEGAS.CO,. MUNA – Berdasarkan data yang dihimpun dari idm.kemendesa.go.id, Kabupaten Muna dengan jumlah 124 desa di kategorikan tertinggal dengan pencapaian 0.5971 ada kenaikan +1.19% dari tahun sebelumnya 0.5900. Dalam urutan peringkat indeks desa membangun menempati posisi 350 yang secara urutan, di bawah Kabupaten Muna Barat dengan menempati urutan di 305. Tentu ini menjadi sangat ironi dengan perjalanan Kabupaten Muna yang secara historis sangat begitu lama.

Tentu saja 124 desa di Muna yang masih terkategorikan tertinggal itu butuh keseriusan dan perjuangan semua pihak termaksud para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi.

Iklan Antam HBA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Muna dalam rangka mewujudkan program desa yang berkemajuan, melakukan kerjasama dengan lembaga independen menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) yang mengangkat tema ” Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES VERSI 2.0.3) Di Kabupaten Muna Berbasis Aplikasi Tahun Anggaran 2021″ yang dilaksanakan mulai Kamis sampai dengan Minggu, 10-13 Juni 2021.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Same Hotel Kota Kendari, dengan dihadiri seluruh operator desa serta para Camat Se-Kabupaten Muna. Kegiatan tersebut sangat menarik tetapi menurut sejumlah pihak terkesan hanya pemborosan dan tidak paham konteks kekinian.

“Kita ini di Muna pertumbuhan ekonomi memang tumbuh subur dengan banyaknya UMKM yang muncul, tetapi perputaran uang sangat kecil. Seharusnya kegiatan itu diadakan saja di kabupaten supaya menghidupkan UMKM yang ada. Ini terkesan DPMD memaksakan kegiatan di provinsi untuk mengejar SPPD dan ada kepentingan lain dengan pihak ketiga,” ujar F. Kamis (10/6).

“Kami di desa mengeluarkan anggaran 6 juta untuk kegiatan tersebut. Padahal itu tidak menjadi usulan kami. Tapi DPMD memasukannya dalam anggaran pelatihan, kalau tidak salah nominalnya sekitar 100 juta untuk satu tahun. Tahun kemarin saja (2020) ada pelatihan aplikasi Covid di kota Raha, kita di desa membayar tetapi hasilnya, aplikasinya tidak bisa di buka, inikan lucu karena asas manfaatnya tidak ada,” ucap salah satu Kades di Muna yang dirahasiakan identitasnya, Jumat (11/6).

Salah satu masyarakat Muna yang tidak mau disebutkan identitasnya menyampaikan kegiatan pelatihan Siskeudes di Kendari terkesan di paksakan demi kepentingan pihak tertentu.

“Ada 124 desa di Muna, jadi kalau satu desa mengeluarkan uang sejumlah 4 jutaan berarti ada sekitar 500 juta uang di bawa ke Kendari belum SPPD yang dibayarkan untuk mereka. Seharusnya dengan uang 500 juta itu diadakan saja di Raha atau dipakai untuk kegiatan yang lebih produkti”ungkapnya, Sabtu (12/6).

“Ini tendensius yang sangat merugikan bagi kemajuan daerah terutama desa-desa di Muna,” lanjutnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, selain Bupati Muna untuk turun tangan, ia juga berharap Semua Anggota DPRD Muna untuk lebih proaktif dan peka terhadap daerah.

“Sudah seharusnya Bupati Muna merancang ide dan konsep demi Muna yang lebih Baik. Bupati juga harus melakukan pencopotan terhadap Kadis DPMD sebagai orang yang bertanggung jawab karena desa-desa di Muna masih dikategorikan tertinggal,” katanya.

“Tenaga, pikiran dan materi terlalu habis kita buang untuk urusan politik, sudah saatnya masyarakat Muna lebih peka dan berjuang bersama demi Muna yang lebih baik,” pungkasnya.

TIM

Komentar