DPRD Sultra Harmonisasi KUA-PPAS 2027, Prioritas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pelunasan Utang Infrastruktur

DPRD Sultra Harmonisasi KUA-PPAS 2027, Prioritas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pelunasan Utang Infrastruktur
DPRD Sultra Harmonisasi KUA-PPAS 2027, Prioritas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pelunasan Utang Infrastruktur

KENDARI, TEGAS.CO – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat kerja harmonisasi dan pendalaman Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Induk TA 2027 bersama jajaran OPD mitra di Gedung Sekretariat DPRD Sultra, Rabu (5/8/2026).

Langkah strategis ini dilakukan guna menindaklanjuti penyerahan dokumen KUA-PPAS 2027 dari Rapat Paripurna pada Senin (3/8/2026).

Penyelarasan anggaran difokuskan pada dua instansi teknis, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Sultra.

Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Andi Muhammad Saenuddin, menegaskan bahwa penajaman alokasi ini merupakan mandat konstitusi untuk menjamin efektivitas belanja daerah serta kepastian dasar hukum setiap program kerja.

“Sesuai mandat konstitusi dan keputusan rapat paripurna, komisi melakukan pendalaman terhadap KUA-PPAS yang disampaikan OPD untuk memastikan seluruh program prioritas memiliki dasar hukum dan perencanaan yang matang,” ujar Andi Muhammad Saenuddin usai rapat kerja.

Dalam pembahasan bersama Dikbud Sultra, Komisi IV menitikberatkan pada pemenuhan standar pelayanan dasar pendidikan, pencermatan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan difinalisasi bersama Badan Anggaran (Banggar).

Selain sektor pendidikan, Komisi IV mendorong penguatan bidang kebudayaan melalui wacana pembentukan dinas mandiri. Pemisahan dari dinas induk diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan museum dan pelestarian aset sejarah daerah.

Menanggapi beban keuangan daerah, Komisi IV mengonfirmasi bahwa penuntasan sisa kewajiban utang infrastruktur tahun 2025 diproyeksikan rampung sepenuhnya pada APBD 2026, sehingga penyusunan APBD 2027 dapat lebih berfokus pada program prioritas baru.

Rapat kerja harmonisasi ini dihadiri langsung Ketua: Andi Muh. Saenuddin (Golkar)  Wakil Ketua: Rosni (PBB), Sekretaris: Hartini Azis (Nasdem)  Anggota: Hj. Gunartin (PDI Perjuangan), La Ode Abdul Muzzafar (Gerindra), Hj. Harmawati (PPP), Hj. Isyatin Syam (Demokrat), Muh. Mu’thasim Saifullah (PKS), Ali Mardan (PKB), dan Ir. H. Muhammad Irfani Thalib, M.M.
Turut hadir dalam jajaran kemitraan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra beserta jajaran, serta perwakilan dari OPD mitra kerja Komisi IV lainnya.

PUBLISHER: MAS’UD

Komentar