TEGAS.CO., KENDARI – Penjabat Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu bersama sejumlah jajarannya mengikuti rapat koordinasi penanganan inflasi secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta, Senin (7/11/2022).
Bertempat di ruang Wali Kota Kendari, Asmawa mendengarkan langsung arahan Mendagri pada seluruh kepala daerah di Indonesia terkait inflasi.
Mendagri mengatakan, terjadi penurunan angka inflasi secara nasional satu bulan terakhir ini. Bulan September 2022 angka inflasi nasional sebesar 5,95 persen, angka ini turun menjadi 5,71 persen bulan Oktober.
“Ini prestasi luar biasa, saya berkeyakinan disamping usaha pemerintah pusat, ini kontribusi pemerintah daerah kita bekerja bersama-sama inilah yang membuat angka ini turun,” ucap Mendagri.
Dia bilang, di satu bulan setengah ini pemerintah segera menggunakan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak karena, data mereka menunjukkan masih terdapat puluhan triliun anggaran tersebut belum digunakan.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 4 November 2022 tercatat alokasi anggaran BTT untuk seluruh wilayah Indonesia sebesar Rp.17.515,82 triliun, tapi yang baru terealisasi Rp.2.231,68 triliun atau 12,74 persen.
Adapun untuk BTT di tingkat provinsi baru terealisasi Rp.611,60 miliar atau 6,25 persen. Sedangkan di tingkat kabupaten baru terealisasi sebesar Rp.1.302,32 triliun atau 22,62 persen, serta di tingkat kota baru terealisasi 16,09 persen atau Rp.317,76 miliar.
Dia meminta Pemda untuk segera melakukan optimalisasi penggunaan BTT) dan Bantuan Sosial (Bansos) di sisa tahun anggaran.
Dijelaskannya bahwa pemanfaatan BTT untuk mengendalikan inflasi merupakan salah satu intervensi dengan menggunakan instrumen keuangan. Terlebih, di sisa tahun anggaran 2022, masih terdapat BTT yang belum dioptimalkan.
“Bisa dimanfaatkan BTT ini untuk melakukan intervensi-intervensi, instrumen dari kepala daerah untuk melakukan intervensi pengendalian inflasi itu selain regulasi itu adalah instrumen keuangan. Dan di sinilah kita minta tolong manfaatkan betul BTT ini,” ujar Mendagri.
Optimalisasi APBD Untuk Penanganan Inflasi
Mendagri juga meminta Pemda di seluruh Indonesia untuk melakukan optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mengendalikan dan menangani inflasi.
Hal itu pintanya, harus dilakukan terhadap dana APBD yang masih belum dicairkan, padahal belanja pemerintah daerah bisa memicu peredaran uang di daerah.
“Memperkuat daya beli masyarakat, daya beli masyarakat konsumsi rumah tangga, merupakan kontributor tertinggi untuk membangun angka pertumbuhan ekonomi, yang kedua belanja daerah sangat berfungsi mentriger swasta agar bergerak,” katanya.
Berdasarkan data Kemendagri, hingga Oktober 2022 belanja Pemda baru sebesar 58 persen, angka ini menurun jika dibandingkan tahun lalu sebesar 64 persen.
Sebelum menutup, pertemuan mantan Kapolri ini kembali mengingatkan pada Pemda untuk kembali memperhatikan penanganan Covid-19 yang mulai menunjukkan peningkatan warga yang terpapar varian baru.
REDAKSI