TEGAS.CO, KENDARI – Asosiasi Mahasiswa Radikal Sulawesi Tenggara (Amara Sultra) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bau-Bau, Senin (10/3/2025).
Dugaan tersebut mencuat setelah temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tenggara yang mengindikasikan kekurangan volume pekerjaan pada empat paket proyek jalan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya kelebihan alokasi anggaran yang belum dikembalikan ke kas daerah dengan total mencapai Rp1.165.665.134. Adapun proyek yang diduga bermasalah meliputi pembangunan Jalan Lingkar Ruas 2 Bukit Asri, Jalan Lingkar Sorawolio, Jalan Cendana, dan Jalan Kolese.
Ketua Umum Amara Sultra, Malik Botom, menegaskan bahwa temuan LHP BPK menjadi bukti kuat adanya dugaan penyalahgunaan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, ia meminta APH segera mengambil tindakan.
“LHP BPK merupakan bukti otentik. Maka, kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Kota Bau-Bau. Saya berharap penegak hukum dapat memberikan perhatian serius terhadap polemik ini,” ujar Malik.
Ia juga mencurigai adanya praktik manipulasi anggaran dalam proyek-proyek tersebut, yang menyebabkan kekurangan volume pekerjaan. Malik mendesak agar pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Dinas PUPR, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan kontraktor pelaksana, segera diperiksa.
“Patut dicurigai ada indikasi permainan anggaran dalam proyek ini. Oleh karena itu, saya meminta APH segera memanggil dan memeriksa para pihak yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal kasus ini, Amara Sultra berencana menggelar aksi demonstrasi dalam waktu dekat.
“Saya sudah berkomunikasi dengan rekan-rekan dari lembaga lain untuk segera menggelar aksi unjuk rasa. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam mengawal kasus ini,” pungkas Malik.
Penulis : Amran solasi
Publisher : Dion
Komentar