E-Katalog 6.0, Langkah Bersih Sultra

IMG 20250430 WA0001 1
Wagub Sultra Ir. Hugua, M.Ling. saat membuka Sosialisasi E-Katalog 6.0 di Hotel Claro Kendari, (29/4/2025). Dok. Kominfo Sultra

TEGAS.CO., SULAWESI TENGGARA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara resmi mendorong transformasi pengadaan barang dan jasa melalui sistem digital terbaru, E-Katalog versi 6.0. Hal ini ditandai dengan pembukaan kegiatan sosialisasi oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling., di Hotel Claro Kendari, Selasa (29/4/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan dari Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP, manajemen PT Datascrip, Business Development Manager BenQ Indonesia, hingga para Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra.

Iklan ucapan Dirut Kendaripos

Dalam sambutannya, Wagub Hugua menegaskan bahwa E-Katalog 6.0 merupakan wujud nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam hal reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Transformasi ini wajib ditindaklanjuti hingga ke kabupaten dan kota. Pembayaran baru dilakukan setelah barang diterima, bukan hanya berdasar dokumen. Ini kontrol nyata,” tegasnya.

Menurut Hugua, digitalisasi bukan sekadar kecanggihan sistem, melainkan komitmen bersama untuk mencegah penyimpangan anggaran.

Ia juga menekankan tiga nilai penting yang harus dipegang OPD: disiplin dalam pengelolaan anggaran, integritas dalam bertindak jujur dan akuntabel, serta adaptif dalam mengikuti perkembangan teknologi.

“APBD bukan untuk proyek elite, tapi untuk masyarakat kecil. Kita tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga yang mampu bekerja sama dan punya hati yang bersih,” tambahnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan pentingnya memahami UU Nomor 23 dan Nomor 20 Tahun 2023, serta menjalankan mandat negara untuk mengelola sumber daya demi kesejahteraan rakyat.

“ASN harus kelola anggaran yang sedikit ini dengan efisien. Jangan hanya fokus pada seremonial, tapi betul-betul hadir untuk rakyat,” ujar Hugua.

Di akhir sambutannya, Wagub menegaskan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang bertugas mengontrol, memfasilitasi, dan mengevaluasi jalannya pemerintahan. Karena itu, OPD diminta menjadi contoh agar reputasi pemerintah tetap terjaga.

IMG 20250430 WA0002 1Transformasi digital dalam pengadaan harus menjadi momentum pembuktian bahwa birokrasi bisa bersih dan modern. Namun, teknologi hanya alat—integritas manusialah yang tetap utama. Harapannya, E-Katalog 6.0 tidak sekadar menjadi simbol, tetapi menjadi gerakan nyata menuju pengelolaan anggaran yang jujur, cepat, dan menyentuh kebutuhan rakyat kecil.

Komentar