TEGAS.CO,. KOLAKA UTARA – Skandal memalukan terkuak di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara (Kolut).
Wakil Bupati Kolut, H. Jumarding, secara terbuka membongkar praktik nakal sejumlah oknum yang menjadikan foto kepala daerah sebagai lahan bisnis menggiurkanlttnl
Dalam sambutan resminya pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 di Lapangan Aspirasi, Lasusua, Selasa (20/5), Jumarding melayangkan peringatan keras terhadap praktik tak bermoral itu.
“Saya ingatkan, jangan ada lagi yang datang bawa-bawa nama Bupati atau Wakil untuk jual foto. Silakan cari sendiri fotonya,” tegasnya lantang di hadapan ratusan peserta upacara.
Menurutnya, oknum-oknum ini memanfaatkan nama pimpinan daerah untuk menawarkan foto resmi kepala daerah, lengkap dengan bingkai, kepada para kepala desa dan instansi pemerintahan. Celakanya, harga yang dipatok bisa melonjak drastis hingga 10 kali lipat.
“Satu foto dengan bingkai baru itu paling mahal Rp250 ribu. Tapi mereka jual sampai Rp2,5 juta. Ini bukan bisnis biasa, ini bentuk pemalakan,” ujarnya geram.
Lebih jauh, Wabup menegaskan bahwa pengadaan foto kepala daerah seharusnya dilakukan secara mandiri oleh masing-masing instansi.
Ia menekankan, foto resmi memang wajib dipajang sebagai simbol negara, namun tidak boleh menjadi komoditas bisnis yang membebani.
“Foto itu simbol negara, wajib ada di kantor-kantor pemerintahan. Tapi tidak usah mewah. Gunakan bingkai lama, yang penting isinya jelas. Jangan sampai ini jadi proyek akal-akalan,” lanjutnya.
Selain membongkar praktik penjualan foto, Jumarding juga menyentil soal kedisiplinan dalam perjalanan dinas.
Ia menginstruksikan kepada seluruh aparatur pemerintahan yang hendak melakukan perjalanan dinas wajib membawa surat tugas resmi yang ditandatangani langsung oleh dirinya atau Bupati.
“Perjalanan dinas silahkan, tapi jangan cuma tempel nama. Harus ada surat tugas resmi. Kita tidak mau ada yang jalan entah ke mana tapi seolah mewakili pemerintahan,” tegasnya.
Wabup menutup arahannya dengan penekanan bahwa Pemkab Kolut tengah berkomitmen kuat untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, disiplin, dan bebas dari praktik manipulatif.
Komentar