TEGAS.CO, KENDARI – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra, Selasa (28/5/2025).
Rakor ini dihadiri perwakilan lintas OPD dan instansi vertikal, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Koperasi dan UMKM, Perkebunan dan Hortikultura, Lingkungan Hidup, Cipta Karya dan Bina Marga, serta BPOM Kendari. Mereka duduk bersama untuk menyatukan langkah percepatan program MBG.
“Program ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan atau Badan Gizi Nasional (BGN), tapi lintas sektor. Semua pihak harus aktif terlibat,” tegas Sekda Sultra.
Mayjen TNI (Purn), Purnomo Sidi, yang memimpin rakor, menegaskan keseriusan pemerintah pusat terhadap MBG. Dalam waktu dekat, rencana pembentukan Koperasi Merah Putih akan didorong untuk mendukung ketersediaan dapur MBG secara berkelanjutan.
Kepala Regional MBG Sultra, Agnes Eka Wahyuni, melaporkan Provinsi Sultra membutuhkan sedikitnya 316 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga akhir Mei, baru 13 titik beroperasi di Kendari, Baubau, Konawe, Muna Barat, Konsel, dan daerah lain.
Lima titik lain sudah siap, namun masih menunggu pencairan dana dari BGN. Kondisi ini menegaskan pentingnya percepatan birokrasi guna mendukung layanan dasar masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Target MBG Sultra meliputi 705.478 penerima manfaat, termasuk anak-anak PAUD hingga SMA, serta kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita). Program diupayakan selesai sebelum November 2025, sesuai arahan Presiden RI.
“Titik-titik sulit dijangkau seperti Kecamatan Routa di Konawe tetap wajib mendapat layanan, karena itu hak semua warga,” tambah Agnes.
Wakil Kepala Regional MBG Sultra, Maharani Putra Ningrum, menyoroti lemahnya koordinasi antar sektor dan keterbatasan jaringan internet di beberapa daerah, seperti Palangga Selatan, Konsel. Penguatan jaringan akan dikawal melalui Dinas Kominfo.
Selain itu, akses jalan menuju SPPG juga menjadi perhatian. Dinas Cipta Karya dan Bina Marga diminta langsung memetakan kondisi jalan dan kelayakan lokasi. Dinas Pendidikan dan Kemenag diimbau aktif menyosialisasikan program ini ke sekolah dan madrasah.
Dari sisi penyediaan bahan pangan, Presiden mendorong peran UMKM, koperasi, dan BUMDes sebagai pemasok dapur MBG secara berkelanjutan, sehingga ekonomi lokal turut tumbuh seiring pelaksanaan program nasional ini.
Sebagai langkah konkret, telah diterbitkan Surat Edaran Nomor 500.12/2119/SJ yang meminta pemerintah kabupaten/kota mengusulkan minimal 10 lokasi pembangunan SPPG, bukan hanya tiga. “Saat ini, Kolaka siap dengan 3 titik, Konawe 5 titik, dan Pemprov Sultra menyiapkan 10 lokasi,” jelas Maharani.
Percepatan program harus dibarengi penguatan sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang transparan, serta pemanfaatan bahan lokal berkualitas. Tanpa itu, dapur MBG berpotensi hanya menjadi seremonial tanpa keberlanjutan.
Harapannya, semua pihak tidak hanya fokus pada target angka dan pembangunan fisik, tetapi juga kualitas gizi, keberlangsungan program, serta keterlibatan aktif masyarakat lokal. Program ini bukan sekadar pembagian makanan gratis, melainkan investasi penting untuk masa depan generasi Sultra yang lebih sehat dan produktif.
Penulis: Febiyanti
Sumber: PPID Utama Sultra
Komentar