Tegas.co., Kendari – Rapat gabungan komisi DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), mengungkapkan bantuan peralatan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih digudangkan hingga saat ini.
Rapat gabungan komisi DPRD Sultra tentang pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dipimpin wakil Ketua DPRD Sultra, La Ode Freby Rifai di dampingi H. Abdul Halid selaku sekertaris rapat gabungan.
Permasalahan ini berpusat pada bantuan yang dinilai belum tepat sasaran dan sejumlah peralatan yang terbengkalai di gudang.
Kepala Disperindag Kendari, Dr. Ronny Yacub, menjelaskan kompleksitas penyaluran bantuan. Ia mencontohkan, bantuan peralatan kue dapat diukur dengan standar gizi, namun bantuan mesin jahit atau alat perbengkelan tidak dapat diukur dengan standar yang sama.
Ia menyarankan agar penyaluran bantuan dikembalikan pada aturan yang berlaku dan meminta petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan penyaluran sesuai prosedur. Meskipun demikian, ia memastikan bahwa bantuan tetap akan disalurkan.
Anggota DPRD Sultra dari Partai NasDem, Sudarmanto, menambahkan bahwa banyak bantuan yang tersisa dari tahun 2024 belum tersalurkan ke UMKM di berbagai daerah seperti, Kota Kendari, Baubau dan Wakatobi.
Salah satu kendalanya adalah masalah transportasi. Ia menyarankan agar bantuan yang telah ada didistribusikan kepada UMKM di Kendari.
” Pentingnya merealisasikan program yang langsung menyentuh masyarakat, mengingat banyak peralatan seperti mesin cuci yang telah tersimpan bertahun-tahun di gudang,” ungkap Sudarmanto dengan nada prihatin pada Kamis 26 Juni 2025.
Sudaamanto berharap agar pemerintah daerah dapat mendata UMKM yang membutuhkan bantuan dan segera mendistribusikannya.
Anggita DPRD Sultra lainnya turut menyoroti permasalahan ini, menyatakan bahwa permasalahan penyaluran bantuan yang tertunda sejak tahun 2022 dan 2023 sangat kompleks.
Mereka menekankan perlunya kembali ke substansi permasalahan dan melakukan evaluasi terhadap realisasi program.
Mereka sepakat untuk melakukan rapat dengar pendapat untuk membahas lebih lanjut dan mencari solusi atas permasalahan ini.
Permasalahan ini menyoroti pentingnya perencanaan dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran agar program pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi UMKM di Kendari dan Sulawesi Tenggara.
Ke depan, diharapkan adanya mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam penyaluran bantuan untuk menghindari terulangnya permasalahan serupa.
PUBLISHER: MAS’UD
Komentar