Kendari, TEGAS.CO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menghadapi sejumlah tantangan krusial di sektor pendidikan. Rapat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan APBD tahun anggaran 2024 mengungkap sisa anggaran sebesar 300 miliar rupiah, keterlambatan pembayaran kontrak dan sertifikasi guru, serta permasalahan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan pemerataan kualitas sekolah.
Anggota DPRD Sultra, Uking Jassa, mempertanyakan rincian penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sultra, Prof. Aris Badara, menjelaskan bahwa 113 kontrak belum terbayar, termasuk proyek di SMA 5, Aula Diknas, dan SMA 1 Baubau yang baru mencapai 50% progres pembayaran.
Keterlambatan ini disebabkan oleh sistem pembayaran berbasis progres pembangunan dan penutupan sistem keuangan di akhir tahun.
Kadisdik juga mengakui keterlambatan pembayaran sertifikasi guru dan menekankan pentingnya penguatan operator sekolah dan kepala sekolah untuk menghindari keterlambatan pengajuan ke pusat.
Sistem zonasi PPDB juga menjadi sorotan. Anggota Komisi I dan IV DPRD Sultra, La Isra dan Gunartin, menyoroti kesulitan masyarakat masuk ke sekolah favorit seperti SMA 4 Kendari akibat sistem zonasi.
Kadisdik menjelaskan bahwa zonasi hanya mencakup 30% kuota, dan jalur prestasi, mutasi, serta afirmasi juga tersedia.
Pihaknya berupaya menciptakan sekolah unggulan baru, seperti SMA 12 Kendari, untuk mengurangi sentralisasi di SMA 4 dan SMA 1.
Anggota DPRD lain juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas SMA 1 dan SMA 2 untuk mengurangi fokus anggaran pada satu sekolah saja.
Terkait beasiswa, Kadisdik mengungkapkan keterbatasan dana beasiswa untuk siswa miskin. Dari total 21.000 siswa, hanya 3.000 siswa yang mendapatkan beasiswa dari Dana Sosial Masyarakat (DSM) dan APBD.
Kadisdik berharap adanya penambahan data dari pemerintah pusat dan APBD. Calon penerima beasiswa akan direview oleh Inspektorat, dan umumnya diberikan kepada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Permasalahan aset pendidikan juga menjadi perhatian. Kadisdik menyoroti kondisi museum yang belum representatif dan telah menyurati Gubernur untuk mengembalikan bangunan yang saat ini digunakan oleh perusahaan.
Permasalahan aset rumah guru di belakang SMA 1 Kendari dan rumah dinas di kampus lama juga akan ditindaklanjuti.
Rapat Komisi dan pembahasan APBD perubahan diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan ini.
PUBLISHER: MAS’UD