Tegas.co, Kendari – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menghadiri Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara tahun 2025 digelar di salah satu hotel di Kota Kendari, Rabu (27/8/2025).
Rapimprov Kadin Sultra dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, para kepala daerah, dan tamu undangan lainnya.
Kegiatan ini menjadi tindak lanjut Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) 2025 yang menekankan kemudahan investasi. Kesepahaman antara Mendagri, Ketua Umum Kadin Indonesia, dan Gubernur Sultra diharapkan memperkuat kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha.
Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya membuka Rapimprov Kadin Sultra menekankan peran vital sektor swasta dalam menopang pembangunan. Karena, belanja negara dan APBD tidak cukup mendorong Indonesia menuju kemajuan tanpa dukungan pengusaha.
“Negara ini bisa maju bukan karena APBN, tapi karena perputaran uang dari dunia usaha. Maka, hidupkanlah swasta,” katanya.
Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang menyoroti dua isu strategis, yakni menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mendorong pemanfaatan Aspal Buton (Asbuton) sebagai bahan baku infrastruktur nasional.
Dia menjelaskan, program MBG tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang ekonomi dengan potensi investasi sebesar Rp646 miliar serta penciptaan lebih dari 16 ribu lapangan kerja di Sultra.
Terkait Asbuton, Anton Timbang mengungkapkan, Indonesia memiliki cadangan terbesar di dunia, sekitar 660 juta ton.
Pemanfaatan Asbuton kata dia, dinilai mampu mengurangi ketergantungan impor aspal hingga 76 persen sekaligus memperkuat kemandirian pembangunan infrastruktur. Karena itu, Kadin Sultra mendorong agar kawasan industri Asbuton masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sementara itu, Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka menegaskan komitmen pemerintah daerah mendukung agenda Kadin, khususnya dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan transparan. Ia menyoroti masih adanya praktik birokrasi berbelit yang sering menghambat investor.
“Pintunya memang satu, tapi kursinya banyak. Seolah-olah kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah. Ini yang harus kita ubah,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi Sultra pasca-era hilirisasi tambang, dengan mendorong sektor ekonomi kreatif serta menjadikan Asbuton sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur.
Tim Redaksi
Komentar