TEGAS.CO., KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah serta optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Kegiatan ini digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (8/9/2025) dan diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, turut menghadirkan sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Abdul Muhaimin Iskandar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, serta Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Dr. Drs. Imran.
Dari lingkup Pemprov Sultra, kegiatan ini diikuti di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sultra oleh Sekretaris Daerah Sultra, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, perwakilan Inspektorat, BPS, serta sejumlah OPD teknis terkait lainnya.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan tiga topik utama pembahasan.
1. situasi terkini yang harus disikapi para kepala daerah dengan bijak serta ditindaklanjuti melalui inovasi kebijakan di daerah masing-masing.
2. percepatan penanganan kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.
3. pengendalian inflasi yang juga telah menjadi pembahasan dalam rapat pekan sebelumnya.
Mendagri memberikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas inflasi nasional. “Inflasi kita terjaga dengan baik, bahkan menurun dari angka 2,37% menjadi 2,31%. Ini pencapaian yang luar biasa dan perlu dipertahankan,” tegasnya.
Selain itu, Mendagri juga menekankan sejumlah langkah yang harus dilaksanakan kepala daerah, antara lain menggelar rapat bersama Forkopimda secara rutin, aktif menyambangi tokoh masyarakat, melaksanakan doa bersama lintas elemen, serta menggencarkan program pro rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial.
Ia juga mengingatkan agar kegiatan seremonial yang berpotensi pemborosan dapat ditunda, menghindari gaya hidup mewah, mempercepat perbaikan fasilitas publik yang rusak, dan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di tingkat RT/RW.
Kemendagri juga menegaskan dukungan konkret terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Dukungan ini diwujudkan melalui penyerahan kunci hunian rusunawa, pemberian rumah subsidi gratis, hingga relokasi warga dari kawasan tidak layak huni.
Pada kesempatan itu, Kemendagri merilis data inflasi nasional per Agustus 2025 yang tercatat sebesar 2,31 persen (year on year), turun dibanding periode sama tahun sebelumnya sebesar 3,27 persen. Secara bulanan, inflasi tercatat –0,08 persen (month to month). Komoditas yang memberi andil terbesar terhadap inflasi di antaranya beras, cabai merah, rokok kretek filter, bawang merah, dan emas perhiasan. Sedangkan yang menyumbang deflasi yaitu daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, serta tarif angkutan udara.
Selain inflasi, rakor juga membahas capaian pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan realisasi Program 3 Juta Rumah.
Rakor ini menjadi bukti bahwa isu inflasi, kemiskinan ekstrem, dan ketersediaan hunian layak bukan sekadar data statistik, melainkan kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah pusat telah menegaskan langkah-langkah strategis, namun tanggung jawab terbesar berada pada pemerintah daerah dalam menerjemahkannya menjadi kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat kecil.
Apresiasi terhadap capaian inflasi yang terkendali tentu penting, tetapi kondisi di lapangan sering kali menunjukkan hal yang berbeda. Harga beras, cabai, dan kebutuhan pokok lain masih berfluktuasi di pasar tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan distribusi dan rantai pasok menjadi tantangan nyata agar keberhasilan nasional bisa dirasakan sampai ke daerah.
Sementara itu, jumlah masyarakat miskin ekstrem yang masih mencapai jutaan jiwa harus menjadi perhatian serius. Program bantuan sosial harus lebih tepat sasaran, data penerima harus dibenahi secara transparan, dan keberanian pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi harus diperkuat. Tanpa itu, target pengentasan kemiskinan hanya akan menjadi retorika tanpa hasil nyata.
Harapan besar muncul agar hasil rakor ini tidak berhenti pada seremonial dan wacana semata. Sultra memiliki potensi besar di sektor pangan, perikanan, dan pertambangan yang bisa menjadi solusi konkret untuk menekan inflasi dan membuka lapangan kerja baru. Kini masyarakat menunggu langkah nyata pemerintah daerah, apakah benar-benar menghadirkan kebijakan yang menyejukkan rakyat atau sekadar laporan rutin yang hilang tanpa perubahan berarti.
Komentar