KENDARI, TEGAS.CO – Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan program pengembangan layanan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kendari, sembari menyoroti tiga isu krusial: penyelesaian pembangunan gedung, rasionalisasi honorarium tenaga kesehatan (nakes), dan ketimpangan insentif antar-wilayah.
Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Andi Muh. Saenuddin, mengungkapkan poin-poin tersebut usai Rapat Kerja dengan RSJ Kendari pada Rabu (15/10/2025).
Tiga Poin Utama Dukungan Legislatif
Pertama, Penyelesaian Gedung: Saenuddin menjelaskan bahwa pembangunan gedung RSJ yang bersumber dari ABPN DAK 2023–2024 belum tuntas. Pengerjaan lantai 3 dan 4 masih tertunda karena menunggu Berita Acara Serah Terima (BDD).
“Konstruksi dasar sudah ada, tetapi plat lantai dan pengisiannya belum bisa dilanjutkan karena masih menunggu Berita Acara Serah Terima (BDD),” jelasnya.
Kedua, Honorarium Nakes: Komisi IV menekankan pentingnya mengkaji rasio dan penyaluran honorarium nakes untuk menghindari defisit anggaran yang dapat membebani keuangan daerah.
Ketiga, Penyesuaian Insentif: Saenuddin mengusulkan agar insentif bagi tenaga kesehatan pada dokter spesialis di rumah sakit provinsi disesuaikan. Ia menilai ada ketimpangan insentif antara provinsi dan kabupaten.
“Kami minta segera dibuatkan pengusulan yang masuk akal,” tegas Saenuddin, meminta pihak RSJ dan Dinas Kesehatan mengajukan usulan tertulis. “Komisi IV siap mendukung dari belakang. Yang penting segera diusulkan.”
RSJ Kendari Berencana Ekspansi Layanan Non-Jiwa
Sementara itu, Direktur RSJ Kendari, dr. Junada, Sp.KJ., M.Kes., dalam rapat tersebut kembali menegaskan rencana ekspansi layanan non-jiwa. Langkah ini dilakukan untuk menunjang kebutuhan pasien jiwa dan meningkatkan pendapatan rumah sakit.
“Kita akan cukupkan dulu layanan dasar, seperti dokter anak, radiologi, dan rehab (rehabilitasi medis). Ini yang paling dasar karena berkaitan erat dengan kebutuhan pasien jiwa,” ujar dr. Junada.
RSJ juga berencana mengembangkan layanan psikiatri anak, sebuah langkah yang dianggap mendesak mengingat tren peningkatan gangguan jiwa pada anak. “Pengalaman di Kalimantan menunjukkan bahwa layanan psikiatri anak bisa mendongkrak pendapatan,” tambahnya.
Disparitas TPP Hambat Penambahan Dokter Spesialis
Di tengah rencana ekspansi ini, RSJ Kendari menghadapi masalah akut: kekurangan dokter spesialis. Idealnya, rumah sakit membutuhkan delapan dokter spesialis, namun saat ini hanya memiliki dua dokter organik.
Kendala utama adalah insentif yang rendah. “Standarnya kita butuh delapan dokter spesialis. Kalau di sini, tunjangan profesi (TPP) hanya delapan juta, sedangkan daerah lain bisa memberikan TPP sampai 25-30 juta. Kenapa provinsi Sultra tidak bisa?” keluh dr. Junada.
Untuk mengatasi ini, RSJ Kendari tengah berupaya menarik dokter spesialis melalui pemberian insentif tambahan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta mengirim calon tenaga untuk disekolahkan, meskipun proses pendidikan spesialis membutuhkan waktu 3-4 tahun.
PUBLISHER: MAS’UD