PENULIS: MAS’UD (Wartawan senior)
Sejak dilantik pada 7 Oktober 2024, komposisi kepemimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) langsung menempatkan kader-kader kunci di posisi strategis.
Salah satu penempatan yang paling menarik perhatian adalah pengangkatan H. Andi Muhammad Saenuddin, S.Si., M.Si. (AMS), dari Partai Golkar, sebagai Ketua Komisi IV.
Penugasan ini, bagi banyak pengamat politik, bukanlah kebetulan. Berbekal latar belakang akademik mumpuni (Sarjana dan Magister Sains) dan mandat elektoral dari Dapil Sultra 5 (Kolaka Raya), jantung industri ekstraktif nikel Sultra, AMS kini memegang kendali pengawasan atas tiga pilar krusial. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, dan Ketenagakerjaan Industri.
Kinerja awal Komisi IV di bawah kepemimpinannya menunjukkan bahwa mandat ini diterjemahkan menjadi aksi pengawasan yang tegas, menantang akuntabilitas eksekutif dan intervensi korporasi.
Komisi IV, dengan membidangi sektor kesehatan, langsung menyoroti hambatan birokrasi yang memperlambat pembangunan infrastruktur vital. Kasus utama yang diselidiki adalah molornya penyelesaian proyek Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kendari yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Alih-alih hanya menerima laporan administrasi, Komisi IV yang dipimpin AMS berfokus pada audit akar masalah, yakni isu Berita Acara Serah Terima (BDD). Audit ini bertujuan untuk memotong rantai birokrasi yang menahan kelanjutan proyek, menegaskan fungsi legislatif tidak hanya menganggarkan, tetapi juga memastikan dana rakyat terdistribusi tanpa terhambat oleh proses administratif yang berlarut-larut.
Di sektor Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, AMS dan Komisi IV mengangkat isu yang sangat sensitif: disparitas gaji dokter spesialis di rumah sakit provinsi. Risiko kekurangan tenaga medis spesialis (Nakes) di Sultra adalah ancaman nyata, didorong oleh perbedaan insentif yang signifikan dibandingkan dengan wilayah lain.
“Disparitas insentif adalah alasan utama mengapa sulit mempertahankan dokter spesialis terbaik di Sultra. Komisi IV mendesak eksekutif untuk segera menyesuaikan insentif ini,” tegas AMS.
Langkah ini menunjukkan fokus pada pembangunan manusia dan jaminan pelayanan kesehatan berkualitas, di mana penyesuaian insentif adalah strategi kunci untuk mengatasi ‘kebocoran’ SDM medis ke wilayah lain.
Ketenagakerjaan di Kolaka Raya
Inilah ranah di mana mandat elektoral AMS dari Kolaka Raya (Dapil 5) terintegrasi paling jelas dengan tugas Komisi IV.
Dapil yang kaya nikel dan menjadi tuan rumah bagi perusahaan ekstraktif besar, seperti PT Vale, menuntut pengawasan ketenagakerjaan yang ketat.
Dalam kunjungannya ke PT Vale, AMS tidak hanya memastikan kepatuhan kuantitas Tenaga Kerja Lokal (TKL) yang dijanjikan sebesar 70%.
Ia membawa pengawasan legislatif satu tingkat lebih jauh. Penempatan Posisi Strategis. Menuntut agar TKL ditempatkan pada posisi manajerial dan teknis yang strategis, bukan hanya pekerjaan dasar.
Mengusut inkonsistensi data tenaga kerja dan perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA), menantang transparansi korporasi.
Upaya ini dipandang sebagai manuver politik yang vital untuk ‘merebut kembali kontrol regulasi regional’ dari pengaruh korporasi.
Bagi konstituen Kolaka Raya, kehadiran AMS sebagai Ketua Komisi IV adalah jembatan untuk memastikan kekayaan alam Sultra benar-benar memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang adil bagi warga lokal.
AMS: Aktor Kunci Stabilitas Regional
Dengan total 9.522 suara di Pemilu 2024, basis dukungan AMS sangat kuat, menjadikannya suara yang tidak bisa diabaikan.
Posisi Partai Golkar sebagai salah satu dari tiga partai peraih kursi terbanyak (6 kursi) di DPRD Sultra semakin memperkuat pengaruhnya.
Penempatan AMS sebagai Ketua Komisi IV adalah langkah politik yang cerdas, mengubah komisi yang fokus pada pelayanan dasar menjadi alat politik dan ekonomi untuk mengamankan kepentingan regional Dapil 5.
Kinerja awal ini menempatkan Andi Muhammad Saenuddin sebagai aktor kunci dalam agenda pembangunan manusia dan stabilitas ekonomi Sultra, yang harus terus diawasi di tengah kompleksitas industri ekstraktif dan tuntutan pelayanan publik yang prima.