KENDARI, TEGAS.CO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan terobosan dalam pola peningkatan kapasitas aparatur sipil negara. Mengadopsi “Retreat Model” yang lazim digunakan di tingkat nasional, Pemprov Sultra menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah Tahun 2025.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, yang diwakili oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sultra, Ir. Hugua, M.Ling., di Aula Asrama BPSDM Sultra, Rabu (10/12/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Panitia, menjelaskan, format Rakor ini merupakan adaptasi dari praktik baik (best practice) retret nasional yang sebelumnya digelar di Magelang dan Jatinangor oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Pemprov Sultra mengambil contoh praktik baik tersebut, lalu mengadaptasinya sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. Tujuannya adalah sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah,” jelas Asrun Lio.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
Asrun menambahkan, kegiatan yang berlangsung selama empat hari (10–13 Desember 2025) ini dirancang interaktif.
Metode yang digunakan mencakup diskusi meja besar, diskusi meja kecil, hingga aktivitas lapangan, guna menghindari kejenuhan sekaligus membangun chemistry antar-kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rakor ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi strategis, termasuk pejabat dari Kemendagri, Kapolda Sultra, Danrem, serta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra. Keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) ditujukan untuk memberikan arahan terkait mekanisme penanganan persoalan hukum serta penguatan integritas birokrasi.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya, Wagub Hugua menekankan bahwa era disrupsi saat ini menuntut perubahan mindset aparatur.
Ia menyoroti lima isu strategis pembangunan yang harus menjadi fokus utama para Kepala OPD dan Kepala Bappeda se-Sultra yang menjadi peserta.
Kelima isu tersebut meliputi, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang inklusif, pengentasan ketimpangan antarwilayah, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan infrastruktur berkualitas, serta terobosan dalam pendanaan dan pengelolaan anggaran daerah di tengah keterbatasan fiskal.
“Tantangan-tantangan ini bukan hambatan, tetapi peluang untuk inovasi, perubahan, dan perbaikan sistem,” tegas Hugua.
Ia juga mengingatkan pentingnya penyelarasan program daerah dengan kebijakan pusat, khususnya dalam mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.
“Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada struktur organisasi, tetapi pada karakter, komitmen, dan integritas setiap pegawai,” pungkas Wagub.
Acara pembukaan ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis kepada perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Plt. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sultra.
PUBLISHER: MAS’UD