Kepala Bappeda Sultra, J. Robert
KENDARI, TEGAS.CO – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menekankan pentingnya strategi adaptif dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang diprediksi akan berlanjut hingga tahun 2026.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah yang digelar di Gedung BKSDM Sultra, Kamis (11/12/2025).
Kepala Bappeda Sultra, J. Robert, menyebutkan, forum ini sangat penting sebagai langkah antisipasi agar keterbatasan fiskal tidak menggerus kualitas pelayanan publik.
Menurut Robert, kebijakan efisiensi anggaran khususnya terkait dana transfer memiliki potensi dampak langsung terhadap penurunan kinerja layanan. Oleh karena itu, penguatan mentalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi benteng utama.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
“Sebenarnya ini tematik, penguatan kepada perangkat daerah bagaimana supaya bisa mensiasati kondisi saat ini dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Tetapi kita diharapkan tetap kompak, menjaga tata kelola yang baik, dan tetap berorientasi pada pelayanan,” ujar J. Robert di sela-sela kegiatan.
Ia menegaskan, substansi utama dari rakor ini adalah membangun motivasi agar roda pemerintahan daerah tetap berjalan optimal meski di tengah keterbatasan.
Bappeda Sultra tidak hanya berfokus pada lingkup provinsi, namun turut melibatkan Bappeda dari seluruh Kabupaten dan Kota se-Sultra.
Robert menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Sultra merupakan hasil agregat dari pencapaian di tingkat kabupaten/kota.
“Perlu ada kolaborasi antara pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dalam menyikapi kondisi tersebut. Secara agregatif, capaian pembangunan yang diukur dengan indikator makro maupun mikro itu dikontribusikan oleh kabupaten kota,” jelasnya.
Ia khawatir jika pemahaman mengenai strategi efisiensi ini hanya dipahami di level provinsi, target pembangunan daerah secara keseluruhan tidak akan tercapai maksimal.
Menutup keterangannya, J. Robert tidak menampik bahwa ketimpangan antara keinginan memperbaiki layanan dengan ketersediaan anggaran dapat memicu frustrasi di kalangan perangkat daerah.
Namun, melalui rakor ini, seluruh elemen pemerintahan diajak untuk membangun kemandirian dan ketahanan kelembagaan.
“Kita tetap berkomitmen bahwa pelayanan publik adalah merupakan kebutuhan utama yang harus disediakan oleh pemerintah,” pungkas Robert.
PUBLISHER: MAS’UD