Pra-Pembahasan KUA-PPAS 2027, Komisi I Sisir Program Prioritas Berkelanjutan
KENDARI, TEGAS.CO– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai menancapkan fondasi perencanaan anggaran daerah secara matang.
Langkah awal ini ditandai dengan digelarnya Rapat Kerja Pra-Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Sultra, Kamis (6/8/2026).
Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Sultra, Budhi Pasedjo, didampingi Anggota Komisi I, H. Fajar Ishak, serta jajaran legislator terkait.
Pertemuan strategis ini turut menghadirkan jajaran instansi mitra kerja Komisi I, meliputi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), hingga jajaran Kepala Biro di lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Prov. Sultra, mulai dari Biro Hukum, Pemerintahan, Umum, Organisasi, Administrasi Pembangunan, hingga Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BLP).
Agenda pra-pembahasan ini difokuskan untuk mengoptimalkan kesiapan, efisiensi, dan keselarasan perencanaan anggaran Sulawesi Tenggara agar tepat sasaran demi kepentingan pembangunan daerah pada TA 2027.
Kawal Ketat Program Vital yang Tercecer
Dalam dinamika rapat, Anggota Komisi I DPRD Sultra, H. Fajar Ishak, secara tegas mengingatkan pentingnya menginventarisir seluruh program kerja skala prioritas yang belum terakomodasi dalam usulan pagu indikatif saat ini.
Menurutnya, program yang memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat tidak boleh terabaikan dalam struktur perencanaan awal.
“Jika ada program yang menjadi skala prioritas tetapi tidak ter-cover dalam pagu indikatif saat ini, maka wajib disebutkan dan dicatat. Karena itu erat kaitannya dengan kepentingan publik. Saat pembahasan anggaran mendalam nanti antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), program tersebut akan kita bunyikan,” tegas Fajar Ishak di hadapan para kepala instansi mitra.
Fajar menambahkan, pengawalan ketat sejak tahap pra-pembahasan ini bertujuan memberikan jaminan kepastian alokasi dana.
Menurut Fajar, apabila terjadi penyesuaian anggaran atau kenaikan pendapatan daerah di kemudian hari, daftar program prioritas yang telah diinventarisir tersebut bisa langsung diakomodasi dan direalisasikan tanpa hambatan administratif.
Salah satu mitra OPD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sultra pada rapat tersebut, menyampaikan, pihak telah menyiapkan anggaran untuk mendukung berbagai program kerja dan kegiatan operasional pada tahun anggaran 2027.
Kepala Badan Kesbangpol Sultra, Ardian menyampaikan rincian alokasi dana yang terbagi ke dalam beberapa pos belanja utama guna menunjang kinerja instansi
“Dialokasikan anggaran untuk mendukung operasional dan hak-hak aparatur sipil negara. Kebutuhan logistik, pengadaan, dan operasional kantor. Program bantuan hibah ke lembaga atau organisasi penerima,” jelas Adrian pada rapat kerja tersebut.
Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pembinaan kesatuan bangsa dan politik di wilayah Sulawesi Tenggara secara berkelanjutan.
Komentar