KENDARI, TEGAS.CO – Persoalan di Tanah Papua kembali menjadi sorotan melalui sebuah karya audio visual yang menggugah nurani.
Film dokumenter bertajuk “Pesta Babi. Kolonialisme di Zaman Kita” hadir memotret realitas pahit yang dihadapi masyarakat adat di ujung timur Indonesia tersebut.
Film ini bukan sekadar dokumentasi biasa, melainkan hasil kolaborasi apik antara jurnalis investigasi senior Dandhy Dwi Laksono dan antropolog Cypri Jehan.
Diproduksi bersama oleh Jubi Media, Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, dan Greenpeace Indonesia, film ini menyoroti bagaimana hak hidup dan tanah ulayat masyarakat Papua terus tergerus.
Meski berjudul “Pesta Babi”, narasi yang dibangun jauh dari kesan perayaan.
Film ini justru memperlihatkan kontradiksi besar, di saat pemerintah pusat menggencarkan proyek dengan dalih “ketahanan pangan” dan “transisi energi”, masyarakat adat di Merauke, Boven Digoel, hingga Mappi harus menyaksikan hutan leluhur mereka dibabat habis.
Data dalam film menyebutkan adanya pembukaan hutan seluas 2,5 juta hektare.
Ironisnya, di wilayah sipil tersebut, kehadiran militer dalam skala besar menjadi pemandangan sehari-hari, mengiringi masuknya ekskavator dan korporasi perkebunan sawit serta nikel.
Sutradara Cypri Jehan awalnya ingin mendokumentasikan resistensi budaya, namun realitas di lapangan memaksanya mengubah sudut pandang.
Film ini mengungkap, kolonialisme saat ini tidak lagi datang dengan meriam, melainkan melalui regulasi dan kebijakan yang tampak legal di atas kertas.
Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dipaksakan. Eksploitasi sumber daya alam tanpa persetujuan masyarakat adat.
Peneliti dari Pusaka Bentala Rakyat menyebut kondisi ini sebagai sebuah paradoks.
Indonesia sering menyuarakan dekolonisasi di kancah internasional, namun di sisi lain menjalankan praktik yang dinilai serupa di tanahnya sendiri.
Film ini juga menarik garis sejarah hingga ke dekade 1950-an dan 1960-an, menyinggung New York Agreement dan Roma Agreement yang dilakukan tanpa melibatkan wakil rakyat Papua.
Ketidakadilan sejarah ini dianggap sebagai akar masalah yang belum tuntas hingga digelarnya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang tetap kontroversial.
Melalui “Pesta Babi”, publik diingatkan bahwa apa yang terjadi di Papua hari ini adalah akumulasi dari jejaring kekuasaan luas yang melibatkan negara, korporasi besar, hingga modal asing.
Masyarakat adat Papua kini berjuang sendirian mempertahankan tanah leluhur di tengah ruang bicara yang semakin sempit. Sumber: https://vt.tiktok.com/ZS9WQCsTT/
PUBLISHER: MAS’UD
Komentar