KENDARI, TEGAS.CO – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah menghadapi tantangan serius dalam kemandirian pangan sektor peternakan.
Data terbaru mengungkapkan, daerah ini masih mengalami defisit pasokan telur ayam yang cukup besar, sehingga sangat bergantung pada kiriman dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.
Persoalan ini menjadi bahasan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi II dan Komisi IV DPRD Sultra bersama Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) serta pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari, Selasa (12/5/2026).
Perwakilan Distanak Sultra memaparkan data konsumsi telur masyarakat yang mencapai 15.289 ton per tahun.
Namun, kapasitas produksi lokal baru mampu menyuplai 8.161 ton per tahun. Sementara total defisit 7.128 ton telur/tahun.
Sumber Pasokan mayoritas didatangkan dari Sulawesi Selatan (Sidrap) dan Jawa Timur.
GMNI menyajikan angka yang lebih kontras, memproyeksikan kebutuhan hingga 57.816 ton jika asumsi konsumsi satu butir per orang/hari terpenuhi, menunjukkan adanya potensi pasar yang belum tergarap maksimal.
Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah stimulan, namun terkendala anggaran. Pada tahun 2026, akibat efisiensi, bantuan bibit ayam petelur dan pakan hanya diberikan kepada tiga paket kelompok tani di Konawe Selatan, Muna, dan Konawe.
“Dukungan ini diberikan secara selektif kepada peternak berpengalaman karena risiko kematian ternak cukup besar dan biaya operasional tinggi,” ujar perwakilan Distanak.
Kabar baiknya, Sultra masuk dalam klaster kedua program hilirisasi pusat yang menjanjikan pembangunan Satu Pabrik Pakan.
Empat Kandang Pembibitan Pullet (calon ayam petelur). Satu Rumah Potong Ayam (RPA) lengkap dengan cold storage.
Menanggapi usulan GMNI untuk membangun pabrik pakan di setiap kabupaten, Dinas Pangan memberikan catatan kritis.
Pihaknya memperingatkan adanya dominasi pasar atau kartel dalam industri pakan nasional.
“Kita sudah masuk ranah kartel. Jika pabrik skala kecil dipaksakan tanpa ekosistem kuat, mungkin tidak akan bertahan lama menghadapi tekanan pasar,” tegas pihak Dinas.
Selain itu, lonjakan harga jagung yang sempat menyentuh Rp7.000 – Rp8.000 per kilogram pada 2024-2025 menjadi batu sandungan.
Saat ini, pemerintah melakukan intervensi dengan menyalurkan 400 ton jagung SPHB (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) melalui Bulog untuk menyasar 400.000 ekor populasi ayam petelur di Sultra.
Ketua GMNI yang hadir memberikan catatan kritis bahwa pembagian bibit ayam hanyalah solusi jangka pendek (siklus 2 tahun).
GMNI mendesak dua poin utama sebagai solusi permanen, Pembangunan pabrik pakan lokal guna menekan biaya produksi yang menyumbang 70% pengeluaran peternak.
Membangun pusat pembibitan lokal agar peternak rakyat tidak bergantung pada bibit luar daerah.
Di sisi lain, Pemprov Sultra memastikan aspek kesehatan hewan tetap terjaga.
Petugas POV (Point of View) telah disiagakan untuk memantau lalu lintas komoditas peternakan.
Program vaksinasi seperti vaksin PMK dan Jembrana juga diklaim telah dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota se-Sultra.
RDP ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi untuk tidak hanya memberikan bantuan bersifat bantuan sosial, tetapi mulai serius membangun infrastruktur industri peternakan demi kedaulatan pangan Bumi Anoa.
Hadir dalam Rapat, Gabungan Komisi II dan IV DPRD Sultra. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra. Dinas Ketahanan Pangan Sultra. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Dinas Pendidikan Prov Sultra dan Pengurus Cabang GMNI Kendari.
PUBLISHER: MAS’UD
Komentar