Berita UtamaSultra

Ketua Komisi I DPRD Apresiasi Opini WTP Pemprov Sultra

382
×

Ketua Komisi I DPRD Apresiasi Opini WTP Pemprov Sultra

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi I DPRD Apresiasi Opini WTP Pemprov Sultra
Ketua Komisi I DPRD La Isra saat mengikuti rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 pada Senin, 25 Mei 2026. Foto: DOK

KENDARI, TEGAS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra atas keberhasilannya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-13 kalinya secara berturut-turut.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Sultra, La Isra, sesaat setelah menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sultra, Senin (25/5/2026).

Suasana rapat yang beragenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 ini berlangsung dengan penuh khidmat, sejuk, dan harmonis.

“Kami di Komisi I sangat mengapresiasi predikat opini WTP ke-13 yang berhasil diperoleh Pemprov Sultra. Ini adalah bukti kerja keras yang konsisten,” ujar La Isra dengan sejuk kepada para awak media di ruang kerjanya.

Dokumen LHP LKPD tersebut diserahkan langsung oleh Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko BPK-RI, Dr. Herry Subowo, SE, MPM, Ak, CA, kepada Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, SPd, serta Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka.

Berdasarkan penilaian BPK-RI, meski terdapat sejumlah catatan kecil, hal tersebut sama sekali tidak berpengaruh secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan Pemprov Sultra.

Momentum ini dinilai sebagai bukti nyata sinergi yang kokoh dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas demi kesejahteraan masyarakat Bumi Anoa.

Merespons pencapaian positif ini, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada tim pemeriksa BPK-RI atas dedikasi dan profesionalismenya.

“Hasil pemeriksaan BPK ini sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Sultra sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Ini akan menjadi pemacu kami untuk terus mengukur kualitas tata kelola keuangan dan pelayanan publik yang lebih baik ke depan,” tutur Andi Sumangerukka hangat.

PUBLISHER: MAS’UD