JAKARTA, TEGAS.CO – Berdasarkan sebuah poster seruan aksi yang beredar, aliansi Mimbar Suara Rakyat Sulawesi Tenggara (MISRA SULTRA) dan Barisan Eksekutif Muda (BEM) Indonesia bersatu untuk menggelar demonstrasi bertajuk “Seruan Aksi Jilid (I)”.
Poster tersebut menampilkan visual yang kuat dengan siluet massa mengepalkan tangan, megafon, dan alat berat pertambangan, diiringi narasi perlawanan tajam seperti “Tanah Rakyat Bukan Untuk Korporat!” dan “Energi untuk rakyat, bukan untuk oligarki!”.
Aksi ini dijadwalkan berlangsung pada Senin, 21 September 2026 tepat lusa di depan Kantor Kementerian ESDM RI, Jakarta Pusat, dengan estimasi massa sebanyak 50 orang.
Massa mahasiswa dan masyarakat ini tidak datang dengan tangan kosong, melainkan membawa delapan tuntutan krusial yang menguliti operasi PT Vale di Blok Pomalaa.
Massa mendesak Kementerian ESDM untuk menolak pengajuan penambahan kuota RKAB PT Vale Indonesia Tbk. Blok Pomalaa.
Menuntut Kementerian ESDM menindaklanjuti komitmen PT Vale untuk membangun smelternya sendiri.
Mendesak penciutan jumlah luasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) PT Vale IGP Pomalaa.
Meminta pemanggilan Direktur Utama PT Huaxing Nickel Indonesia terkait dugaan transaksi jual beli bijih nikel laterit (jenis saprolit kadar tinggi) dari PT Vale IGP Pomalaa.
Mendesak pemanggilan Dirut PT Vale atas dugaan penjualan bijih nikel laterit jenis saprolit kadar tinggi dari IGP Pomalaa tanpa proses lelang terbuka.
Menuntut Kementerian ESDM untuk turun langsung memeriksa dugaan pelanggaran tata kelola di PT Vale Blok Pomalaa.
Mendesak penyelesaian segera atas sengketa Hak Atas Tanah Milik Masyarakat dan perusahaan lokal yang dimanfaatkan oleh PT Vale Blok Pomalaa.
Meminta klarifikasi atas dugaan penjualan bijih nikel PT Vale IGP Pomalaa ke Morowali menggunakan terminal khusus (Tersus/Jetty) PT IPIP.
Dengan slogan penutup “Lawan Oligarki Selamatkan Sultra!” dan pesan mendalam bahwa “Pomalaa Bukan Hanya Nikel, Tapi Masa Depan Rakyat!”.
Aksi massa ini menjadi ujian nyata bagi ketegasan Kementerian ESDM. Publik kini menanti, apakah pemerintah akan tetap konsisten dan ‘adem’ menghadapi tekanan korporasi, atau justru melahirkan langkah tajam yang sejalan dengan tuntutan rakyat yang menolak diam.
Bahlil Sentil Vale Minta Tambah Harus Beramal
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melontarkan pernyataan tajam namun menggelitik terkait polemik kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Vale Indonesia Tbk.
Dalam rapat bersama DPR RI, Bahlil dengan tegas menepis isu bahwa pemerintah telah memotong kuota RKAB milik perusahaan tambang tersebut.
“Menyangkut Vale saya tahu, tidak ada BUMN yang kita potong RKB-nya,” tegas Bahlil di hadapan anggota dewan.
Menurutnya, narasi pemotongan tersebut keliru dan ia meminta agar tidak ada pihak yang memberikan laporan secara sembarangan.
Bahlil mengklarifikasi bahwa pemerintah sebenarnya sudah memberikan jatah pada tahap pertama, namun pihak Vale yang justru kembali datang untuk meminta tambahan.
“Vale itu bukan memotong, kita kasih, tetapi dia minta tambah,” ujarnya memastikan posisinya yang adil.
Gaya blak-blakan Bahlil semakin terasa saat ia menyinggung syarat untuk merestui permintaan tambahan kuota tersebut.
Dengan nada santai namun menohok, ia mengibaratkan keputusan negara selayaknya ganjaran moral.
“Kita udah kasih tapi dia minta tambah. Tapi kita memberikan tambah itu harus ada amal perbuatan,” tuturnya, mengisyaratkan bahwa setiap permintaan lebih harus diiringi dengan kontribusi yang sepadan bagi negara.
Ia menekankan bahwa jika “amal perbuatannya” bagus, maka pemerintah juga akan merespons dengan keputusan yang bagus pula.
Menteri ESDM ini juga memastikan bahwa asas keadilan (equal treatment) tetap dijunjung tinggi, menegaskan bahwa negara tidak diurus secara semaunya sendiri.
Ia membuktikan komitmen tersebut dengan menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN lainnya seperti PTBA dan PT Antam semuanya telah diberikan kuotanya tanpa ada yang dipersulit atau tidak diberikan.
Sebagai penutup yang mencairkan sekaligus menyentil suasana rapat, Bahlil turut menyoroti anggota DPR dari Fraksi Gerindra yang sebelumnya memberikan pandangan.
Ia menilai pernyataan sahabat-sahabatnya di dewan tersebut lebih terdengar seperti curahan hati.
“Kalau disuruh buat aturannya clear, nggak mau, maunya curhatnya di sini,” pungkas Bahlil, menyudahi penjelasannya dengan gaya yang elegan namun telak.
Sumber data: https://vt.tiktok.com/ZSqnwDtkL/
PUBLISHER: MAS’UD
Komentar