KENDARI, TEGAS.CO – Fenomena antrean panjang kendaraan yang mengular hingga 1 sampai 2 kilometer di hampir seluruh SPBU Kota Kendari mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Anggota Komisi III DPRD Sultra, H. Abd. Halik, menilai kondisi ini sudah sangat meresahkan dan membutuhkan evaluasi serta penanganan serius dari pihak terkait.
Menurut Abd. Halik, berdasarkan analisa dan pemantauan di lapangan, ada beberapa faktor utama yang memicu kemacetan parah di sekitar SPBU.
Salah satunya adalah disparitas atau selisih harga yang terlalu mencolok antara BBM bersubsidi dan non-subsidi.
“Selisih harganya cukup jauh, bisa mencapai Rp6.000 per liter. Masyarakāt kalangan ekonomi menengah ke atas yang biasanya membeli BBM non-subsidi akhirnya ikut mengantre BBM bersubsidi seperti Pertalite. Hal ini membuat jatah BBM subsidi yang seharusnya untuk masyarakat menengah ke bawah menjadi terganggu,” ungkap Abd. Halik.
Selain disparitas harga, ia juga membeberkan dugaan adanya praktik kecurangan dalam penggunaan sistem barcode.
Berdasarkan pantauannya, terdapat indikasi kendaraan yang sama dapat bolak-balik mengisi BBM subsidi 2 hingga 3 kali di SPBU yang sama dalam sehari.
“Ini perlu dievaluasi. Sekarang kan menggunakan barcode, jangan sampai ada mobil yang mengantre dengan memakai dua, tiga, atau lebih barcode secara bergantian. Ada dugaan barcode disalahgunakan, mungkin mobilnya sama tapi plat nomornya diganti. Pengawasan dari pihak berwenang dan Pertamina harus diperketat,” tegasnya.
Tak hanya kendaraan roda empat, Abd. Halik juga menyoroti antrean kendaraan roda dua yang menggunakan tangki modifikasi berkapasitas besar.
BBM subsidi dari tangki tersebut disinyalir dipindahkan ke jeriken untuk dijual kembali, sehingga mempersempit peluang masyarakat umum yang benar-benar membutuhkan jatah subsidi.
Guna mengurai persoalan ini, Abd. Halik mendorong pemerintah dan Pertamina untuk meninjau kembali kebijakan harga agar selisih antara BBM subsidi dan non-subsidi tidak terlalu jauh, idealnya berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000 saja.
Selain itu, Komisi III DPRD Sultra juga berencana memanggil pihak-pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusi konkret.
“Dalam waktu dekat ini penting untuk kita panggil pihak Pertamina dan instansi terkait. Kita ingin melihat apa langkah konkret yang dilakukan agar antrean ini tidak terus berulang dan jatah BBM subsidi benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.
Komentar