KENDARI, TEGAS.CO – Gelombang perombakan birokrasi kembali berhembus kencang di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Langkah tegas diambil oleh Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, dalam menata ulang komposisi para nahkoda Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Melalui penuangan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/302 Tahun 2026 tertanggal 10 September 2026, lembaran baru tata kelola pemerintahan resmi dibuka.
Namun, di balik serangkaian prosesi pelantikan dan penandatanganan berita acara, berhembus ekspektasi publik yang teramat besar sekaligus ujian kritis terhadap efektivitas kepemimpinan daerah.
Bagi masyarakat Sultra, rotasi pejabat eselon II dan penyegaran struktur birokrasi kali ini bukanlah sekadar ritual rutin perpindahan meja kerja.
Di sudut-sudut kantor pelayanan, pasar-pasar rakyat, hingga kawasan pesisir dan pertambangan, warga menantikan pembuktian nyata.
Bongkar-pasang formasi pimpinan ini dituntut mampu melahirkan solusi konkret atas persoalan krusial daerah, mulai dari dampak lingkungan akibat ekspansi industri, perlindungan tenaga kerja lokal, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok yang terus menghimpit daya beli.
Salah satu dinamika rotasi yang memantik perhatian publik adalah pertukaran posisi silang pada dua instansi yang teramat krusial bagi Sultra. Dr. Ir. Andi Makkawaru Isa Zarny Jassin, S.T., M.Si., yang sebelumnya memimpin Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kini dipercaya mengemban tugas baru sebagai Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
Sebaliknya, posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup kini diserahkan kepada La Ode Muhamad Ali Haswandy, S.E., M.Si. Pertukaran ini menyimpan implikasi strategis.
Sultra yang tengah berada dalam pusaran hilirisasi industri dan ekstraksi sumber daya alam membutuhkan pengawasan lingkungan yang tajam sekaligus pembenahan tata kelola ketenagakerjaan yang adil.
Kecepatan adaptasi kedua pejabat ini menjadi pertaruhan awal, apakah perpindahan tugas ini memicu akselerasi penyelesaian konflik lingkungan dan ketenagakerjaan, atau justru memperlambat program prioritas yang tengah berjalan?
Langkah penyegaran birokrasi juga menjangkau urusan piring terbang masyarakat. Sektor perekonomian dan perdagangan mendapat sentuhan pengocokan ulang. Dr. La Ode Muhammad Shalihin, S.Pd., M.Pd., yang sebelumnya menahkodai Dinas Koperasi dan UMKM, kini dipercaya memimpin Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Pengalamannya membina pelaku usaha kecil diharapkan mampu menyuntikkan energi baru dalam mengendalikan inflasi dan memperkuat rantai pasok daerah.
Sementara itu, tampuk pimpinan Dinas Koperasi dan UMKM dialihkan kepada H. Belli, S.E., M.Si., yang sebelumnya bertugas sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Pembangunan.
Kursi Staf Ahli yang ditinggalkan Belli selanjutnya diisi oleh Dr. Ir. Sukanto, T.A., MSP., MA.
Rotasi segitiga ini menguji sejauh mana fungsi pembinaan UMKM dapat diselaraskan dengan visi pembangunan makro Pemprov Sultra.
Di tengah gegap gempita rotasi, publik menyoroti isu pergantian Kepala Dinas Pendidikan.
Kabar penggantian Prof. Aris Badara oleh Muchtar, S.Pd., M.Pd. telah beredar luas di tengah masyarakat.
Namun, sosok yang bersangkutan justru tak nampak dalam barisan pejabat yang dilantik.
Ketidakhadiran ini memunculkan teka-teki administratif serta pertanyaan kritis terkait konsistensi dan transparansi proses penetapan pejabat di sektor prioritas pendidikan.
Selain pergeseran antar-dinas, gelombang mutasi kali ini membentangkan karpet merah promosi bagi sejumlah pejabat eselon III yang dinilai potensial.
Langkah ini menjadi ajang pembuktian kapasitas kepemimpinan bagi para wajah baru di level pimpinan tinggi pratama.
Salah satu lompatan signifikan dicatatkan oleh Ir. Muhamad Said, S.T., M.T., yang melangkah dari jabatan Eselon II.b di Kabupaten Buton Tengah menjadi Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sultra (Eselon II.a).
Rekam jejaknya kini diuji langsung dalam membenahi infrastruktur jalan dan jaringan irigasi provinsi yang kerap dikeluhkan warga.
Semangat regenerasi kepemimpinan juga terlihat dari promosi internal.
Hj. Hikmawaty, S.Pi., M.Si. naik kelas dari Kepala Bidang menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
Lenni Kartika Indah, S.T., M.T. dipercaya memimpin Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang.
Ifa Puciano Lestari, S.STP., M.M. bergeser naik dari Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sultra.
Penguatan struktur teknis turut melengkapi perombakan ini melalui penunjukan La Ode Muhammad Sya’ban Hidayat Rasjid, S.STP. sebagai Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satpol PP, serta Aswat Bambang Arifianto, S.H., M.M. yang mengisi posisi Kepala Bidang Pajak Bapenda Sultra.
Gelombang penataan birokrasi Sultra kian meluas dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/303 Tahun 2026 tertanggal 18 September 2026.
Penataan tidak berhenti di jajaran eselon atas, melainkan merambah langsung ke unit pelaksana terdepan.
Sebanyak 25 kepala SMA dan SMK se-Sultra mengalami penyegaran posisi.
Langkah ini berjalan sejajar dengan pengisian 32 jabatan fungsional melalui jalur perpindahan dan inpassing, yang menjangkau hingga tenaga medis dan teknis di RSUD Bahteramas.
Penataan di akar rumput ini diharapkan langsung berdampak pada mutu pendidikan anak bangsa dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
“Seluruh penataan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, dinamis, dan responsif,” Ucap Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka
Menjawab riak dan sorotan publik atas perombakan besar-besaran ini, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan, rotasi dilakukan semata-mata demi memacu kecepatan dan integritas mesin birokrasi.
Download disini file nama – nama yang bergeser Rotasi Pejabat Sultra Pertaruhan Kinerja Birokrasi Andi Sumangerukka
PUBLISHER: MAS’UD
Komentar