BAUBAU, TEGAS.CO – Pemerintah Kota Baubau mengusulkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan pendapatan daerah sebesar Rp809,12 miliar. Nilai tersebut meningkat Rp23,14 miliar atau 2,94 persen dibandingkan APBD awal sebesar Rp785,98 miliar.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 itu disampaikan Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E. dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Baubau, Senin (21/9/2026).
Kenaikan pendapatan tersebut ditopang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. PAD direncanakan naik dari Rp134,77 miliar menjadi Rp142,71 miliar atau bertambah Rp7,94 miliar, setara 5,89 persen.
Sementara pendapatan transfer meningkat dari Rp634,38 miliar menjadi Rp649,59 miliar. Dengan demikian, terdapat tambahan Rp15,21 miliar atau 2,40 persen.
Di sisi belanja, Pemerintah Kota Baubau merencanakan peningkatan yang lebih besar. Belanja daerah naik dari Rp790,98 miliar menjadi Rp855,24 miliar, atau bertambah Rp64,26 miliar atau 8,12 persen.
Kenaikan belanja tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan pelayanan publik, belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar, serta belanja pegawai termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Anggaran perubahan juga diarahkan untuk mendukung pengendalian inflasi, ketahanan pangan serta berbagai kebutuhan mendesak lainnya.
Untuk belanja modal, pemerintah daerah akan memprioritaskan kegiatan yang memiliki kesiapan pelaksanaan, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan dapat diselesaikan dalam Tahun Anggaran 2026.
“Setiap penambahan maupun pengurangan anggaran harus memiliki hubungan yang jelas dengan target kinerja. Belanja harus memberi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dan dapat dilaksanakan dalam waktu yang tersedia,” kata Yusran.
Yusran menegaskan, perubahan APBD tetap berpedoman pada arah pembangunan dalam RPJMD Kota Baubau Tahun 2025–2029 dengan visi “Baubau Kota Budaya yang Ramah, Cerdas, Sejahtera dan Bermartabat.”
Sejumlah sektor menjadi prioritas dalam perubahan anggaran, antara lain keberlanjutan pelayanan pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan, ketahanan pangan serta pengendalian inflasi.
Pemerintah daerah juga memprioritaskan peningkatan infrastruktur pelayanan publik serta pengembangan UMKM, koperasi, perdagangan, jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif.
Selain sektor pelayanan dan ekonomi, pemerintah tetap memberi perhatian terhadap pelestarian budaya Buton, perlindungan lingkungan hidup, kesiapsiagaan bencana serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berbasis teknologi informasi.
Dengan perubahan tersebut, struktur APBD Kota Baubau 2026 mengalami peningkatan defisit. Jika pada APBD awal terdapat selisih antara pendapatan Rp785,98 miliar dan belanja Rp790,98 miliar, maka pada rancangan perubahan APBD pendapatan ditetapkan Rp809,12 miliar dan belanja Rp855,24 miliar.
Pemerintah daerah merencanakan defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto dengan jumlah yang sama, yakni Rp46,11 miliar. Dengan skema tersebut, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan tetap diproyeksikan nihil.
Yusran menekankan bahwa penyesuaian anggaran dalam perubahan APBD harus tetap dikaitkan dengan target kinerja dan kemampuan pelaksanaan program dalam sisa waktu Tahun Anggaran 2026.
Rancangan Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kota Baubau sesuai tahapan pembahasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Baubau Ardin Jufri mengatakan, DPRD akan mencermati setiap perubahan anggaran, terutama penambahan belanja yang cukup signifikan dalam rancangan perubahan APBD 2026.
“Yang menjadi perhatian kami tentu bagaimana setiap penambahan anggaran ini benar-benar memiliki dasar kebutuhan yang jelas, terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemampuan pendapatan daerah juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan belanja,” ujar Ardin.
Menurutnya, DPRD juga akan mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, khususnya PAD, sehingga terdapat keseimbangan antara kemampuan pendapatan dengan kebutuhan belanja daerah.
Ardin menambahkan, pembahasan perubahan APBD akan dilakukan secara konstruktif dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan dan kondisi fiskal daerah.
“Prinsipnya, DPRD akan melihat secara menyeluruh. Kita ingin APBD ini tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung program prioritas pembangunan Kota Baubau,” ujarnya.
JSR
Komentar