RDP yang seyogyanya dihadiri Bupati Konawe, Kerry S Konggoasa diwakilkan dengan Sekretaris Daerah (Sekda), Ferdynand, SP, MH didampingi sejumlah staf.
Ferdy mengaku bahwa panggilan Dewan diperuntukan bupati Konawe, namun karena bersamaan beberapa agenda lain sehingga dirinya ditunjuk untuk mewakilinya.
“Undangan tadi saya terima setengah sepuluh. Pak bupati, waktu bersamaan jam satu membuka acara STQ. Terus tadi jam tiga saya dapat WA rapat di rujab kantor gubernur. Beliau sempat nelpon, beliau bilang, lama ndak disitu, kalau masih lama saya kesitu, Saya bilang sementara mau ditutup. Kan ndak enak kalau sudah ditutup pak bupati datang. Beliau niatnya mau datang, cuma informasinya terlambat dan disana juga terkait dengan ada beberapa rapat termasuk forkopimda, bukan berarti sengaja tidak hadir, malah pak bupati merespon sekali, mau hadir cuma karena bertepatan waktunya,”jelas Ferdy.
TONTON VIDEONYA DISINI
RDP tersebut berawal laporan Dewan Pengurus Wilayah (DPD), Perkumpulan Pengawas Indevenden Indonesia (WASINDO), Sulawesi Tenggara (Sultra) yang turut mendukung rencana bupati Konawe untuk mengusir Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal.
Aksi dalam video rencana pengusiran itu sempat viral di media sosial, facebook.com. Selain itu, aksi itu mendapat dukungan dari gubernur Ali Mazi dan anggota parlemen Sultra.
Atas hal itulah, WASINDO Sultra, memberikan support terhadap bupati Konawe, gubernur dan parlemen Sultra.
Selain dihadir Sekretaris daerah Konawe, RDP juga dihadiri, Kepala Imigrasi Kendari bersama jajarannya, Perwakilan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sultra dan massa aksi Wasindo Sultra.
RDP dipimpin Ketua Komisi IV, Yaudu Salam Ajo, didampingi dua anggota komisi lainnya. Dalam pertemuan tersebut, disepakati pemerintah Provinsi Sultra bersama dewan dan pemerintah Konawe akan melakukan konsultasi di kementerian keuangan sebagai leading sector.
MAS’UD