Rapat Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi kembali digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin (24/6). Rapat yang dipimpin Gubernur Sultra Ali Mazi SH. Juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode Muhammad Syarif.
Selama masa pemerintahannya yang belum genap setahun, Ali Mazi mengaku tak kurang dari lima kali lembaga anti rasuah KPK telah mengunjungi Pemprov Sultra. Kunjungan tersebut dalam rangka supervisi pencegahan korupsi.
“Terima kasih kepada KPK karena tidak henti-hentinya memberikan perhatian terhadap tata kelola pemerintahan Provinsi Sultra,“ kata Ali Mazi dihadapan pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara yang mengikuti kegiatan ini.
Ali Mazi berharap kehadiran KPK di Sultra, beberapa pelaksanaan tata kelola pemerintahan semakin membaik. Walaupun tidak sekaligus terutama untuk beberapa bidang seperti pengelolaan pertambangan dan aset yang masih menjadi masalah serius yang harus dihadapi oleh pemerintah.
“Setidaknya kehadiran KPK dapat mengubah pola pikir para OPD di lingkup Pemprov Sultra agar dapat bekerja dengan baik dan dapat mengelola potensi sumber daya alam di daerah ini dengan lebih baik lagi,” katanya saat memberikan sambutan.
Rapat Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Kendari Nahwa Umar.