Meski mendapat sorotan dari berbagai pihak, namun rencana pembagunan Gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tetap akan dilakukan.
Hal itu ditegaskan Gubernur Sultra saat meninjau Gedung DPRD Sultra, Kamis sore, (18/07/2019).
Menurut Ali Mazi, Gedung DPRD Sultra saat ini sudah seharusnya diganti dengan bangunan baru.
“Kalau bagi saya ini tahun 60 an, hari ini sudah merdeka, coba lihat masih layak nda ini,? Bagi saya ini sudah nda layak, Nanti gedung ini kita juga bisa gunakan untuk institusi yang lainlah, mungkin ada balai, Ombusdman atau untuk yang lainlah,”ucap Ali Mazi kepada wartawan.
Ali Mazi menilai, gedung DPRD Sultra saat ini sudah tidak layak lagi digunakan anggota dewan untuk berkator.
“Kalau untuk kantor Dewan menurut saya sudah nda cocok, karena kita hari ini sudah lebih baik dan lebih maju,”katanya.
Dikatakannya, rencanaya pembangunan gedung baru Wakil Rakyat ini, akan dibangun di kompleks perkantor Gubernur Sultra.
“Jadi benar, kita bangun di Komplek Gubernur, biar berdekatan semua, ada Kantor Gubernur, Polda, Kantor DPRD semua kita kumpul disitu,”tambah Ali Mazi.
Lebih lanjut ia mengatakan, proses pembagunan gedung baru Ini rencananya akan dikerjakan pada 2020 mendatang.
“Kita ajukan dalam perencanaan dulu, tahun depan pembangunanya,”tandansaya.
Rencana pembangunan gedung baru DPRD Sultra menuai protes. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kendari melakukan aksi demonstrasi di jalan Saranani, tepat di depan bioskop Hollywood Kota Kendari.
Massa aksi ini bahkan memboickot jalan, hingga sempat terjadi kemacetan. Aksi demonstrasi masih terus dilakukan hingga pukul 20.53 wita.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut pernyataan Gubenrnur Sultra yang berencana akan memindahkan Kantor DPRD Sultra yang baru saja di renovasi.
Menurut masa aksi, pemindahan kantor DPRD Sultra terkesan mengada-ngada. Pasalnya fasilitas Dewan tersebut masih layak digunakan.
Menurut Kordinator Aksi, Zulkarnain, rencana pemindahan tersebut tidak semestinya. Pasalnya, kantor DPRD Sultra yang saat ini digunakan Dewan, tidak mengalami kerusakan apapun.
Mestinya, kantor DPRD Sultra direnovasi dan tidak seharusnya dipindahkan. Zulkarnain menuding, Pemerintah membuat kebijakan asal-asalan, sebab terkesan membuang-buang anggaran.
“Jika ini benar-benar dilakukan, maka Pemerintah membuang-buang anggaran. Pasalnya kantor DPRD Sultra, masih layak digunakan,”katanya dalam orasinya.
DEK