Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sulawesi Tenggara (Sultra) Endang SA merasa malu akibat konflik bupati Muna dan Muna Barat (Mubar) dimediasi oleh kepolisian.
Menurutnya, perpanjangan pemerintah pusat di daerah adalah gubernur Sultra, mesti hadir untuk melakukan pembinaan terhadap kedua kepala daerah tersebut.
“Saya merasa. Ini memalukan, seharusnya gubernur yang mediasi kedua kepala daerah tersebut, bukan kepolisian. Memalukan sekali,”ucap Endang dengan lantang kepada sejumlah awak media di salah satu warung kopi, Senin (11/11/2019).
Konflik bupati Muna Rusman Emba dan Mubar LM Raji’un Tumada terkait “Mai Te Wuna” yang berarti Datang ke Muna.
Meski begitu Endang mengapresiasi upaya polisi dalam menyejukkan suasana dan mendamaikan kedua kepala daerah itu.
T I M