Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Konawe gelar penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dan sekaligus penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe, Rabu (27/11/2019).
Penandatanganan MoU dan penyerahan Surat Keputusan Khusus (SKK) BP2RD Konawe untuk Kejari Konawe adalah sebagai landasan dalam penindakan wajib pajak.
Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara saat sambutan menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) mengucapkan terimakasih kepada Kejari Konawe untuk ikut fokus pada pendapatan daerah Kabupaten Konawe,
Untuk menggerakan strategi ekonomi kuantum, yang menjadi kendala terbesar adalah dari sector pendapatan. Karena bisa dilihat adanya potensi yang begitu besar, tetapi kesadaran wajib pajak sangat rendah.
“Sehingga melalui kesempatan ini kami ucapkan terimakasih kepada bapak Kajari Konawe beserta seluruh jajarannya yang sudah sangat peduli untuk bersama-sama dengan Pemkab Konawe, agar sumber pendapatan daerah bisa menggerakkan pembangunan di daerah tanah leluhur Kabupaten Konawe ini,” ungkapnya.
Dikesempatan itu juga, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe Jaja Raharja juga mengatakan keterlibatan kejaksaan Negeri Konawe dalam penandatanganan adalah untuk percepatan normalisasi Pendapatan Aset Daerah (PAD).
“Ada beberapa hal yang akan saya diskusikan dengan Kepala BP2RD untuk kami lakukan pendampingan melalui bidang pendata dan tata usaha negara,” jelasnya.
Jaja juga menyebutkan ada beberapa hal yang nantinya akan dilakukan seperti memberikan pelayanan hukum, masukan hukum atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penanganan perdata dan tata usaha Negara.
Tim Redaksi