TEGAS.CO,. SULAWESI TENGGARA – Delapan fraksi di DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) mendukung revisi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra 2018-2023.
Walaupun mayoritas fraksi DRPD Sultra merestui, namun mereka memberikan beberapa catatan yang disampaikan dalam rapat paripurna dewan secara virtual, Senin (9/8/2021).
Pertama, pandangan umum fraksi PAN. Mereka menyoroti tingginya kemiskinan dan pembangunan infrastruktur tidak merata sampai di pedesaan, peningkatan sumber daya manusia, dan lambannya investasi teknologi informasi untuk memperkuat layanan publik, data base serta percepatan informasi.
Juru bicara fraksi PAN, Asrizal Pratama Putra meminta pemprov melalui Gubernur Sultra Ali Mazi memberikan jawaban di rapat paripurna berikutnya.
Kedua, pandangan umum fraksi Golkar. Fraksi berlambang pohon beringin ini mengingatkan pemprov bahwa RPJMD adalah tuntunan Gubernur Ali Mazi melaksanakan program-program pembangunan.
“Kondisi saat ini masyarakat sangat memprihatinkan, sehingga pemerintah daerah harus berpihak kepada masyarakat. Utamanya peningkatan kesejahteraan keluarga yang terdampak akibat pandemi Covid-19,” kata juru bicara fraksi Golkar, Ahmad Aksar.
Ketiga, pandangan umum fraksi Demokrat. Mereka menyarankan gubernur untuk mewujudkan visi Sultra yang Aman, Maju, dan Sejahtera maka perlu dilakukan pendekatan perencanaan teknokratis, partisipatif, politis maupun bottom up dan top down dikaji bersama stakeholder.
“RPJMD sementara ini berjalan diharapkan pemerintah daerah senantiasa konsisten menjabarkan rencana pembangunan yang pernah dijanjikan pada masyarakat tentunya dengan bersinergi dengan pemerintah pusat,” sarannya.
Keempat, pandangan umum fraksi PDIP. Lewat juru bicaranya, Gunariyo merekomendasikan gubernur untuk menindak lanjuti perubahan RPJMD di pembahasan rapat gabungan komisi dewan bersama pemerintah daerah sesuai jadwal yang telah disepakati Badan Musyawarah (Bamus) dewan.
Kelima, pandangan umum Nasdem dibacakan juru bicaranya Laode Tariala. Partai besutan Surya Paloh ini memberikan catatan dalam penyesuaian permasalahan, isu strategis, arah kebijakan pembangunan jangka menengah, perubahan tujuan, dan sasaran pembangunan dalam revisi RPJMD dapat dipertimbangkan kearifan lokal, ekosistem lingkungan hidup yang terlindungi.
“Serta mengutamakan kepentingan masyarakat Sulawesi Tenggara secara adil,” ujarnya membacakan pandangan umum fraksinya.
Keenam, pandangan umum fraksi Gerindra. Mereka menyoal tingginya angka kemiskinan, infrastruktur yang tidak merata, belajar daring di tengah tidak terbatasnya fasilitas pembelajaran dan menekan angka stunting pada anak.
“Pada sektor ekonomi, Fraksi partai Gerindra meminta pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat, penguatan investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan akses masyarakat pada kesejahteraan sosial,” kata Supratman, juru bicara fraksi Gerindra.
Ketujuh, pandangan umum fraksi PKS dibacakan Asrin. PKS menyarankan harmonisasi RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan adanya penyajian data yang utuh berupa perubahan mendasar secara kualitas dan kuantitas pada kebijakan penganggaran di semua sektor akibat pandemi Covid-19.
Kedelapan, fraksi Kebangkitan Pembangunan Nurani Rakyat. Fraksi gabungan beberapa partai ini menyoroti angka putus sekolah selama pandemi Covid-19, sarana dan prasarana SMA/SMK khususnya sekolah kiara biasa (SLB) dalam 3 tahun naskah RPJMD tidak dicantumkan.
“Ini menunjukkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak fokus pada SLB bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Kemudian terdapat kesan diskriminasi PNS guru SMK dan SMA yang tidak mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP),” ungkap Fajar Ishak juri bicara fraksi Kebangkitan Pembangunan Nurani Rakyat.
Di sektor kesehatan, fraksi Kebangkitan Pembangunan Nurani Rakyat mencatat penurunan persentase akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Sultra.
Lanjut Fajar Ishak, fraksinya menilai sejak 2018 sampai 2020 pertumbuhan ekonomi pada naskah RPJMD mengalami penurunan. Jalan provinsi belum maksimal ditangani baik dan data ruas jalan 21,36 persen hingga 80 persen belum memenuhi standar teknis.
“Penataan ruang belum optimal pembinaan tata ruang dalam lingkup pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Hanya tujuh kabupaten/kota yang memiliki tim koordinasi penataan ruang daerah (TKPRD)”, katanya.
Dalam rencana revisi RPJMD diajukan gubernur. Fraksi Kebangkitan Pembangunan Nurani Rakyat mengapresiasi pemprov meningkatkan sektor pariwisata tapi tidak kurang mengalokasikan anggaran setiap tahun pada aspek kebudayaan dan kelompok-kelompok penggiat kebudayaan.
Laporan : YUSRIF