TEGAS.CO., WAKATOBI – Solidaritas Lintas Daerah Sulawesi Tenggara (Solid Sultra) mendesak DPRD Wakatobi untuk segera memanggil pemerintah (eksekutif) soal pembatalan proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang diduga ada kepentingan (interest) Bupati Haliana.
“Dimana peran kontrol DPRD?. Melihat masalah (birokrasi) ini. Jika dibiarkan maka pemerintah/eksekutif akan melangkah semaunya saja tanpa ada pengawasan dari legislatif,” ucap La Apa, di Wangi-Wangi, Jum,at (10/9/2021).
Menurutnya, kebijakan Bupati hari ini sudah sangat merugikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut berkompetisi dalam karir mereka. Terlebih lagi, diduga telah terjadi penggunaan anggaran dalam proses tahapan seleksi tersebut.
La Apa menuturkan, proses seleksi JPT yang diselenggarakan oleh Pemda pada April lalu telah memenuhi syarat dan ketentuan aturan. Sehingga tidak ada alasan bagi Pemda untuk membatalkan proses yang tengah berlangsung.
“Aneh, bila Kementerian Dalam Negeri dan KASN mengeluarkan pembatalan padahal surat rekomendasi sebelumnya telah disetujui,” herannya.
Aktivis yang dikenal vokal ini menambahkan, kecenderungan Pemkab Wakatobi dalam membatalkan proses tidak sesuai dengan surat permintaan pertimbangan Pemkab ke pihak KASN beberapa bulan lalu, soal penggantian anggota tim pansel, yang berhalangan tetap.
“Pemkab hanya mengada-ada alasan sehingga proses seleksi terbuka jabatan pratama itu dibatalkan melalui surat Kementerian Dalam Negeri dan KASN,” ucap La Apa.
Kembali ia mengingatkan DPRD agar hadir dalam persoalan ini. Sebab, kata dia, ada indikasi penggunaan anggaran. Ditambah lagi, ada kecenderungan kepentingan pimpinan daerah dalam persoalan pembatalan tersebut.
“Atau kah para anggota DPRD saat ini minim SDM sehingga tidak bisa melihat persoalan ini sebagai persoalan yang serius. Jika demikian, kita menyayangkan bila hal ini dianggap sebagai angin yang lewat,” sentilnya.
Reporter: Rusdin
Editor: Yusrif