“Hal tersebut lantas menimbulkan pertanyaan, kok RDP harus diundur?, 13 hari kan waktu yabg lama, seharusnya pihak PT GMS bisa menghadiri RDP tersebut. Kan tinggal menunjukan keabsahan IUP tersebut agar dugaan dan asumsi kami terjawab, begitupun dengan pihak-pihak lainnya, agar konsisten dengan argumennya”, jelasnya.
Gagalnya RDP tersebut, bukan menjadi alasan untuk mengurungkan niat dan semangat HPPM yang notabenenya putra daerah asli kecamatan Laonti. Mereka berjanji akan terus mengawal kasus tersebut hingga ranah hukum.
“Jika benar dugaan dan asumsi kami, maka pihak perusahaan dan pemerintah kecamatan telah mencoreng regulasi yang ada”, pungkasnya.
Awak media ini mencoba melakukan klarifikasi ke PT GMS melalui telepon selular dan pesan singkat WhatsApp. Namun sampai berita ini diterbitkan, tidak ada respon dari pihak PT GMS maupun Camat Laonti.
Reporter : Ratkam.M.,S.Kom
Editor : YA