TEGAS.CO,. MUNA – Beberapa masyarakat dan pihak angkutan kapal Anggraeni mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (15/11).
Kedatangan mereka untuk mengeluhkan kondisi Pelabuhan Nusantara Raha yang dianggap carut marut dan pengelolaan yang kurang baik.
Perwakilan masyarakat, Muhammad Rahayu Welendo mengeluhkan penyeberangan Raha-Kendari yang terkesan “dimonopoli” oleh pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan masyarakat dirugikan.
Menurutnya hal penting yang perlu menjadi catatan yakni penjualan tiket melalui loket, Harga tiket harus normal sesuai dengan keputusan pemerintah, penjualan tak boleh lagi sampai tugu atau diluar pelabuhan dan buruh pelabuhan tak boleh mengadakan penjualan tiket.
“Jangan sampai masyarakat dirugikan kembali dengan adanya permainan yang tidak sehat. Kita bersyukur dengan adanya armada penyeimbang sehingga yang lalu-lalu terkait pelayanan dan keterlambatan kapal bisa teratasi. Jadi hari ini kami mendatangi dan mengadukan kepada anggota dewan supaya pelabuhan di intervensi sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.
Kepala Cabang Angkutan Kapal Anggraeni, La Ode Bidati, mempertanyakan mengapa, kenapa, apa sebab, dermaga kota Raha bebas dalam segala hal.
Ia juga menyebut petugas Syahbandar Raha tidak menjalankan fungsi dengan baik dan terkesan tutup mata dengan kejadian yang merugikan masyarakat setiap harinya.
“Loket tiket ternyata tak berfungsi karena penjual berkeliaran dengan menjual di atas mobil, motor dan diatas kapal. Bahkan di are tugu, penumpang belum turun sudah ditahan untuk ditawari tiket, ini sangat membahayakan masyarakat. Kami melihat hal ini sebagai upaya untuk menghancurkan salah satu armada,” ungkapnya.
Bidati juga mengeluhkan harga tiket yang dibanderol pihak lain secara terang-terangan diharga 70-80 ribu untuk pemberangkatan Raha-Kendari.
“Padahal ada putusan Gubernur tentang harga tiket, ini tentu saja menunjukan ada konspirasi yang terbangun antar pihak Syahbandar dengan pihak-pihak tertentu. Hari ini kami datang mengadu agar DPRD sebagai perwakilan masyarakat hadir untuk mencari solusi sehingga bahaya konflik dikemudian hari dapat terhindari,” lanjutnya.
Wakil Ketua II DPRD Muna, Natsir Ido, menyebut bahwa dirinya merasakan hal yang sama, ada yang tidak sehat di Pelabuhan Nusantara Raha. Padahal sebelumnya 27 Juni 2021 lalu DPRD Muna telah hearing ke Makassar untuk mencari solusi persolan dan telah selesai, tetapi muncul lagi dengan hal yang sama sehingga dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang semua pihak berkepentingan.
“Ini menjadi atensi dan perhatian, apalagi kami juga merasakan sebagai konsumen. Monopoli tidak sehat itu tidak boleh apalagi nantinya masyarakat kena imbasnya. Kita punya spirit yang sama untuk memperjuangkan pelayanan dan keselamatan masyarakat,” katanya.
“Dalam waktu dekat kita akan undang semua pihak untuk mencari solusi,” terangnya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPRD Muna, La Ode Dirun. Katanya, pelayanan dan keselamatan menjadi prioritas sehingga perlu dicarikan solusi dengan mengundang semua pihak.
“Ada rapat nantinya dengan mengundang pihak UPT Syahbandar, KP3, PolAirud, DisHub, pimpinan masih-masih unit dan Pol PP. Beri kami 1-2 hari untuk adakan pertemuan,” tandasnya.
Laporan : Faisal
Editor : Yusrif