TEGAS.CO,. MUNA – Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna (BNNK Muna), Sulawesi Tenggara, usulkan proposal hibah bantuan anggaran.
Pengusulan ke Pemda Muna dilakukan guna mendukung Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Kepala BNNK Muna, Muhammad Ridwan Zain menyampaikan kondisi Muna yang darurat narkoba perlu perhatian dan dukungan semua pihak.
Salah satu upaya yang didorong oleh BNN melalui desa/kelurahan bersinar yang butuh dukungan dari para pemangku kepentingan baik dorongan moral maupun dukungan kebijakan anggaran.
“Ada 4 Kecamatan yang menjadi sasaran berdasarkan data kerawanan narkoba yakni Katobu 8 kelurahan, Batalaiworu ada 3, Duruka ada 2 dan Tongkuno ada 1. Jadi dengan 14 titik itu,” kata Ridwan saat diwawancarai usai RDP di Kantor DPRD Muna, Senin (22/8/2022).
“Hanya saja yang menjadi sasaran kami di 2022 ini ada kecamatan katobu yakni laende dan butung-butung kategori waspada serta Watonea kategori bahaya,” sambung Ridwan
Atas dasar itu, pihak BNNK Muna berharap agar Pemda dan Legislatif memberikan dukungan dalam keberpihakan kebijakan anggaran.
Pada 2022, dari 3 kelurahan diharapkan dengan dukungan yang ada dapat bertambah hingga sepanjang tahun.
“Kita berharap, kemarin saya sudah masukkan proposal hibah bantuan anggaran ke eksekutif dalam hal ini pak sekda termaksud Bappeda. Kita berharap legislatif bisa mendukung ini sehingga 3 kelurahan itu bisa bertambah menjadi 6 kelurahan di 2022,” ungkapnya.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Muna, Irwan mengapresiasi langkah-langkah yang diinisiasi oleh BNNK Muna. Kondisi Muna darurat Narkoba perlu intervensi Pemda dalam hal ini sinergitas antara Pemda dan BNN itu harus terus digalangkan lagi.
Mengingat generasi muda di Muna banyak yang telah terpengaruh oleh narkoba sehingga perlu dilakukan tindakan serius terutama keberpihakan kebijakan Pemda.
“Alhamdulillah inisiasi dari teman-teman BNN untuk meminta dukungan kebijakan pembahasan. Tak ada alasan untuk DPRD tak menindaklanjuti. Insya Allah akan kami kawal karena ini menjadi kewajiban, hal itu merupakan skala prioritas untuk Muna,” kata Irwan yang ditemui di DPRD, Senin (22/8/2022).
Politisi Hanura itu berkomitmen untuk melakukan pengawalan dan berbicara dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) guna dimasukan sebagai program prioritas anggaran.
Dukungan itu, ucap Irwan, akan direalisasikan pada pembahasan APBD 2023 nantinya, mengingat tak bisa dimasukkan pada pembahasan APBD Perubahan 2022 diakibatkan mepetnya waktu.
“Ruang diperubahan sangat sempit jadi kita perjuangkan pada APBD 2023 nantinya,” ujarnya.
Laporan: FAISAL
Editor/ Publisher: YUSRIF