TEGAS.CO., KONAWE – Dibawah kepemimpinan Kery Saiful Konggoasa (KSK) sebagai Bupati dalam memimpin Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), Konawe kembali menerima Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penghargaan WTP tersebut di serahkan langsung oleh kepala bidang pembinaan pelaksanaan anggaran II kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan provinsi Sultra, Eko Wahyu Budi Utomo, Senin (24/10/2022).
Saat ditemui usai kegiatan, Eko Wahyu menerangkan, penghargaan itu berasal dari Kementerian Keuangan atas nama pemerintah Republik Indonesia (RI) karena pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Konawe tahun 2021.
“Selain piagam penghargaan, plakat juga diberikan atas capaian WTP minimal lima kali berturut-turut. Kabupaten Konawe telah mendapatkan WTP tujuh kali berturut-turut sejak tahun 2015,” ungkapnya.
Lanjut Wahyu, Predikat WTP merupakan pernyataan propesional dari Badan pemeriksa keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi laporan keuangan yang didasari empat kriteria. Kriteria tersebut yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, Kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.
Sementara itu, Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa, tak lupa mengucapkan syukur atas pencapaian tersebut dan juga mengapresiasi kinerja bawahannya yang telah berupaya maksimal menyajikan laporan keuangan sesuai standar penilaian BPK RI.
“Alhamdulillah WTP kita ini yang ketujuh kali. Ini bukan kerja saya sendiri, tapi kerja kolektif segenap pegawai Pemkab Konawe. Saya juga berharap kita semua harus bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ada. Baik itu peraturan pemerintah (PP) atau peraturan menteri (Permen) yang terkait dengan itu, atau bahkan petunjuk teknis (juknis),” jelasnya.
Dirinya juga mengatakan predikat WTP yang diraih tujuh kali berturut turut merupakan kerja keras dan kerja cerdas yang dilakukan segenap pegawai Pemda Konawe sesuai petunjuk BPK.
“Bisa mempertahankan yang ketujuh kali karena kerja baik sesuai petunjuk BPK, karena BPK ini melaksanakan perintah negara untuk memeriksa penggunaan keuangan daerah apakah pembelanjaannya sudah sesuai aturan atau belum,” tuturnya.
Selain itu, Kery juga mengharapkan agar pencapaian ini tidak membuat semua pihak terlena dan berpuas diri. Karena masih banyak tantangan lain yang perlu diperhatikan dan masih bnyak yang harus di hadapi di masa depan yang akan semakin rumit.
PENULIS : RICO