TEGAS.CO., KENDARI – Dalam rangka mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mendukung Kota Inklusi. Untuk lebih mengenalkannya pada masyarakat, Rumpun Perempuan Sultra menggelar workshop Inisiasi Kota Inklusi di salah satu hotel setempat, Rabu (9/11/2022).
Workshop ini juga dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari Siti Ganef.
Workshop tersebut dibuka langsung oleh Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu. Dia mengatakan, Untuk mendukung program inklusi di Kota Kendari ini, pihaknya telah memiliki beberapa layanan yang memudahkan.
“Paling tidak ada beberapa layanan yang bisa memberikan dukungan pada program ini, di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kalau tidak salah sudah ada UPTD perlindungan perempuan dan anak, untuk mewujudkan kota inklusi ini, pemerintah harus memperhatikan hak-hak perempuan dan anak,” tuturnya.
Tidak hanya di situ, Asmawa bilang, Pemkot juga sudah memiliki rumah sakit, puskesmas dan layanan yang inklusif lainnya. Keberadaan rumah sakit dan puskesmas meski masih terbilang kurang, namun pemerintah tetap memberikan layanan prima untuk masyarakat di Kota Kendari.
Kemudian lanjutnya, dengan adanya penambahan rumah sakit tipe D yang saat ini tengah dibangun, harapanya dengan penambahan ini bisa semakin memberikan pelayanan yang maksimal.
memberikan kata sambutan Workshop Inisiasi Kota Inklusi yang digelar Rumpun Perempuan Sultra.
“Prinsip dasar layanan adalah harus memberikan keadilan bagi semua warga, kaum disabilitas, anak dan perempuan,” ujar Asmawa.
Di tempat yang sama, Ketua Rumpun Perempuan Sultra Husnawati menjelaskan, latar belakang program inklusi ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia, dimana program ini terkait mengawasi kemiskinan dan ketidaksetaraan.
Husanawati mengungkapkan, program Kota Inklusi merupakan program satu-satunya yang ada di wilayah Provinsi Sultra khususnya di Kota Kendari.
“Pemilihan daerah ini karena tingginya kasu-kasus, kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga perlu ada peningkatan akses layanan sosial dan pelayanan publik yang disasarkan pada kelompok-kelompok miskin, disabilitas, kelompok marjinal sehingga kemudian hari ini kita hadir untuk bersama-sama menyusun dan membicarakan kota yang yang inklusif,” jelasnya.
Dia berharap dengan kegiatan ini, ada tonggak perencanaan di masing-masing OPD terkait dengan kegiatan untuk mendukung kota yang inklusif.
REDAKSI