TEGAS.CO., KENDARI – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menyelenggarakan rapat koordinasi pengembangan ekonomi lokal daerah daratan Provinsi Sultra, Rabu (9/11/2022).
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari rakor pengembangan ekonomi lokal daerah kepulauan yang telah dilaksanakan di Kota Baubau bulan Oktober 2022 lalu.
Berita sebelumnya: Bappeda Sultra Gelar Rakor Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah di Baubau
Rakor yang bertempat di salah satu hotel di Kota Kendari ini dihadiri Bappeda dan beberapa dinas terkait dari wilayah daratan yaitu Kota Kendari, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Bombana, dan Konawe Kepulauan.
Kepala Bappeda Sultra Robert dalam sambutannya menjelaskan, pengembangan ekonomi lokal atau disingkat PEL adalah upaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber daya lokal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari pemerintah, swasta, dan organisasi.
Di mana katanya sasaran akhir PEL adalah bagaimana bisa membuka peluang usaha yang tentunya akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja di Sultra.
“Sehingga kita ketahui bersama ketika ekonomi bergerak tentunya akan membangkitkan sektor-sektor perekonomian lainnya,” ucapnya.
Robert mengatakan, PEL perlu ada keseriusan dari pemerintah daerah untuk bagaimana lebih jeli menerapkan strategi PEL agar tumbuh lebih baik lagi atau nilai ungkitnya yang lebih besar guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sultra.
Oleh karena itu, Robert menekankan bahwa PEL membutuhkan strategi khusus ataupun pendekatan karena PEL berbasis pada potensi dan kearifan lokal.
“Karena kita tidak bisa menganggap daerah daratan dan kepulauan itu sama, ada perbedaan budaya bahkan geografisnya, sehingga memang perlu ada treatment khusus yang dibutuhkan oleh kita untuk PEL,” katanya.
Dengan adanya ancaman inflasi, menurutnya ekonomi lokal khususnya pada UMKM sangat rentan terhadap dampak tersebut. Maka perlu ada strategi khusus untuk bagaimana dampak inflasi tidak mempengaruhi UMKM.
“Sehingga mereka bisa tetap tumbuh dan tidak berimbas pada menurunnya indikator pertumbuhan ekonomi atau meningkatnya angka pengangguran,” ujarnya.
Lanjutnya, PEL sudah menjadi arahan kebijakan nasional baik RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sultra tahun 2018-2023, salah satunya yaitu menghidupkan daya saing wilayah melalui penguatan PEL dan peningkatan investasi.
Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra secara administratif tidak bisa langsung mengintervensi terkait dengan PEL tanpa ada peran serta dari pemerintah kabupaten dan kota.
“Sehingga pada pertimbangan tersebut kita berharap akan ada kolaborasi pembangunan dalam upaya mengembangkan PEL,” katanya.
REDAKSI